Ketua APINDO Kalteng: Data Sensus Ekonomi Menjadi Peta Kondisi dan Kebutuhan Usaha

RRI.CO.ID, Palangka Raya - Program Sensus Ekonomi diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan mendukung perkembangan dunia usaha. Ketua DPP APINDO Kalteng, Frans Martinus, mengatakan data hasil sensus dapat digunakan untuk melakukan pemetaan secara jelas terhadap kondisi dan kebutuhan pelaku usaha.

"Pemetaan tersebut akan sangat membantu dunia usaha, termasuk sektor properti. Dengan regulasi yang baik, pelaku usaha dapat memperoleh akses permodalan dengan lebih mudah melalui perbankan," ujarnya, beberapa waktu lalu.

Selain itu, data yang akurat juga dapat membantu pengusaha mengetahui kelompok masyarakat yang membutuhkan rumah dan produk lainnya. Ketersediaan data juga dinilai dapat memperkuat hubungan antara pelaku usaha dengan industri pendukung.

Pengusaha akan lebih mudah menjangkau dan berkomunikasi dengan berbagai pihak yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis. Dengan demikian, proses usaha dapat berjalan lebih efektif dan terarah.

Frans menambahkan, jika regulasi mudah, konsumen tersedia, serta akses permodalan dan industri pendukung berjalan baik, maka pelaku usaha dapat meningkatkan produktivitas dan produksi. Kondisi tersebut memungkinkan barang atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat dapat diproduksi dan dipasarkan dalam jumlah lebih besar.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Palangka Raya, Amos Adam Residul, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi dilaksanakan oleh BPS setiap 10 tahun sekali, tepatnya pada tahun yang berakhiran angka enam. Sensus tersebut bertujuan mengumpulkan data terkait struktur dan kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh.

Pendataan mencakup seluruh pelaku usaha di Indonesia, mulai dari usaha kecil dan mikro hingga perusahaan berskala besar. Menurut Amos, data tersebut tidak hanya penting bagi masyarakat, tetapi juga bagi Indonesia, Kalimantan Tengah, dan Kota Palangka Raya dalam memahami kondisi serta perkembangan kegiatan ekonomi.

"Pemerintah membutuhkan basis data yang lengkap mengenai para pelaku usaha. Dengan data yang akurat dan menyeluruh, pemerintah dapat menyusun regulasi yang lebih tepat sasaran untuk mendukung pengembangan usaha, sehingga para pengusaha dapat meningkatkan kinerja dan mengembangkan usahanya dengan lebih baik," ujarnya.