SILPA Tahun Anggaran 2025 Palangka Raya Sebesar Rp60,41 Miliar

RRI.CO.ID, Palangka Raya - Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menegaskan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp60,41 miliar bukan disebabkan oleh kegagalan pelaksanaan program strategis daerah. Menurutnya, sisa anggaran tersebut merupakan hasil akumulasi sejumlah faktor teknis dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penegasan itu disampaikan Fairid sebagai jawaban atas pandangan sejumlah fraksi DPRD Kota Palangka Raya yang menyoroti besarnya SiLPA pada APBD Tahun Anggaran 2025. Fraksi-fraksi meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan secara rinci mengenai sumber terbentuknya sisa anggaran tersebut.

Fairid menjelaskan, nominal SiLPA yang mencapai lebih dari Rp60 miliar tidak berasal dari tidak terlaksananya program-program prioritas yang menyentuh kepentingan masyarakat. Sebaliknya, angka tersebut terbentuk dari efisiensi pelaksanaan berbagai kegiatan dan proses pengelolaan anggaran.

Ia mengungkapkan, sumber utama SiLPA berasal dari efisiensi hasil tender pekerjaan fisik, dana transfer dari pemerintah pusat yang diterima pada penghujung tahun anggaran, serta sisa belanja pegawai yang tidak seluruhnya terserap hingga akhir tahun.

"Kami memastikan bahwa dana SiLPA tersebut tidak akan dibiarkan mengendap. Pemerintah Kota Palangka Raya berkomitmen mengoptimalkan pemanfaatannya melalui APBD Perubahan untuk membiayai berbagai program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," ujarnya, beberapa waktu lalu.

Selain itu, Pemko Palangka Raya juga terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah agar serapan anggaran pada tahun-tahun mendatang semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran. Evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran akan dilakukan secara berkala sebagai bagian dari upaya perbaikan.

Fairid menambahkan, komitmen transparansi dan percepatan penyerapan anggaran akan terus diperkuat melalui pengawasan yang lebih optimal serta pengalokasian kembali sisa anggaran ke sektor-sektor produktif. Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap setiap rupiah dalam APBD dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya.