Pengelolaan Anggaran Tepat Sasaran Jadi Fokus Kabupaten Kalteng

RRI.CO.ID, Palangka Raya - Penyusunan anggaran yang baik dan tepat sasaran masih menjadi fokus setiap kabupaten di Kalimantan Tengah. Langkah ini dilakukan agar sistem pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Bupati Kotawaringin Barat, Nurhidayah, mewakili kepala daerah seluruh kabupaten di Kalimantan Tengah pada acara penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025. Ia mengatakan, meskipun laporan keuangan daerah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama di tengah tantangan efisiensi anggaran agar penggunaan dana tetap tepat guna.

"Masih banyak yang kurang, masih banyak yang perlu dibenahi, bagaimana kami mengelola anggaran, apalagi saat ini kita mungkin merasakan dengan berkurangnya anggaran yang juga menyita perhatian kita. Banyak sekali belanja-belanja khususnya, yang tidak bisa kita kondidikan riil di lapangan, tentunya menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang kita kelola," katanya, Jumat, 29 Mei 2026.

Lebih lanjut, Ketua DPRD Kabupaten Kapuas, Ardiansah, yang mewakili pimpinan DPRD seluruh kabupaten di Kalimantan Tengah, mengatakan rekomendasi dari BPK RI menjadi pedoman penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, rekomendasi tersebut membantu pemerintah daerah dan legislatif memastikan tata kelola anggaran berjalan secara transparan dan bertanggung jawab.

"Lebih dari itu, ini adalah instrumen krusial bagi kami di lembaga legislatif untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat yang dianggarkan benar-benar dikelola secara transparan, akutabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat masing-masing kabupaten di Bumi Tambun Bungai yang kita cintainya," katanya.

Komitmen pemerintah daerah dan DPRD dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan keuangan daerah. Dengan demikian, setiap program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Penyerahan LKPD Tahun 2025 menjadi momentum bagi seluruh pemerintah kabupaten di Kalimantan Tengah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan BPK RI diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.