KBRN, Palangka Raya: Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2026 mengalami penyusutan signifikan. Dari yang semula mencapai Rp 8,3 triliun pada APBD 2025, anggaran tahun ini turun menjadi Rp 5,4 triliun atau mengalami penurunan sebesar 34,71 persen.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Dinas (Diskominfosantik) Kalteng, Minggu (11/1/2026), penyusutan anggaran yang cukup drastis ini mendorong Pemerintah Provinsi untuk melakukan perubahan strategi dalam pengelolaan keuangan Daerah. Efisiensi dan prioritas pembangunan menjadi dua kata kunci utama yang akan diterapkan sepanjang tahun 2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Leonard S Ampung mengungkapkan, kondisi tersebut mengharuskan Pemerintah Daerah lebih efisien dan efektif dalam menggunakan anggaran yang tersedia. “Jadi pembangunan betul-betul harus dilakukan di atas prioritas-prioritas lain, ada yang lebih prioritas, sehingga perlu dipilah belanja-belanja yang betul-betul bermanfaat di masyarakat,” kata Leonard kepada wartawan usai menghadiri kegiatan di Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Palangka Raya, Senin (12/1/2026).

Untuk menghadapi kondisi fiskal yang menurun, Pemprov Kalteng akan melakukan sejumlah penyesuaian dalam alokasi anggaran. Program-program pembangunan akan disesuaikan berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan.

Belanja rutin dan program-program yang masuk kategori non-prioritas akan dikurangi secara signifikan. Langkah ini diambil agar anggaran yang terbatas dapat dialokasikan secara optimal untuk program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Fokus pembangunan tahun ini akan diarahkan pada pelayanan publik dan proyek-proyek strategis yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Meski anggaran menyusut, Pemerintah Provinsi menegaskan bahwa belanja wajib dan strategis tetap akan diprioritaskan. Ada tiga sektor utama yang menjadi fokus kebijakan pembangunan tahun 2026, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur kritis.

Ketiga sektor ini dipandang sebagai fondasi penting bagi pembangunan jangka panjang Kalimantan Tengah. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan diyakini akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sementara infrastruktur kritis akan mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk mengimbangi penurunan anggaran, pemerintah provinsi juga akan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan dimaksimalkan perannya dalam menghasilkan revenue bagi kas daerah.

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan meningkatkan kemandirian fiskal Kalimantan Tengah.

Selain itu, koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Kalimantan Tengah akan diperkuat. Sinergi antar tingkatan pemerintahan ini bertujuan agar program-program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.

Dengan berbagai strategi penyesuaian ini, Pemprov Kalteng optimis dapat tetap menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan secara optimal meski di tengah keterbatasan anggaran.