KBRN, Kasongan: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan menyampaikan tanggapan resmi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun anggaran 2025. Dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Katingan, Senin (16/9/2025), Bupati Katingan, Saiful, menegaskan komitmennya untuk menjalankan masukan konstruktif demi kesejahteraan masyarakat.

Menanggapi kritik dan saran dari Fraksi PDI Perjuangan dan Gerindra, Bupati Saiful mengakui adanya tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menjelaskan bahwa penurunan pendapatan daerah sebesar lebih dari Rp82 miliar disebabkan oleh penyesuaian kebijakan nasional, yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025.

Meskipun demikian, Saiful menegaskan bahwa Pemkab Katingan akan terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Kami akan melakukan pemetaan potensi, memperbaiki manajemen pajak dan retribusi, serta menerapkan teknologi elektronik untuk mengoptimalkan penerimaan daerah," kata Saiful.

Ia menambahkan bahwa perbaikan ini bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Terkait sorotan Fraksi PKB mengenai realisasi belanja yang lambat, Bupati Saiful menyatakan komitmennya untuk mempercepat proses tersebut.

Menurutnya, percepatan belanja sangat penting agar program dan kegiatan dapat segera dilaksanakan, sehingga tidak menumpuk di akhir tahun. "Saran dari Fraksi PKB sangat tepat. Dengan mempercepat realisasi, kita bisa menggerakkan roda ekonomi masyarakat lebih cepat," ujarnya.

Saiful juga mengapresiasi masukan Fraksi NasDem yang menekankan pentingnya belanja yang tepat sasaran, terutama untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, yang secara langsung dirasakan manfaatnya oleh publik. Bupati Saiful menekankan pentingnya sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif.

Ia berharap raperda perubahan APBD 2025 dapat segera disahkan dan dijalankan untuk mewujudkan pembangunan yang nyata bagi masyarakat Katingan. Rapat paripurna ini dihadiri oleh jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pejabat perangkat daerah.