Peringati Hari Perhubungan Nasional, Ketahui Sejarah Perhubungan di Indonesia

RRI.CO.ID, Palangka Raya - Hari Perhubungan Nasional diperingati setiap 17 September sebagai momentum untuk mengenang perjalanan sektor perhubungan sekaligus menghargai pengabdian insan transportasi bagi bangsa. Peringatan ini berawal dari keputusan Menteri Perhubungan Frans Seda melalui Keputusan Nomor SK/274/G/1971 pada 26 Agustus 1971, yang menyatukan hari jadi atau hari bakti badan usaha milik negara di sektor transportasi.

Dilansir dari laman Dinas Perhubungan, sejarah kelembagaan perhubungan Indonesia bermula setelah kemerdekaan, ketika Departemen Perhubungan pada awalnya merupakan gabungan Departemen Perhubungan dan Departemen Pekerjaan Umum. Dalam perkembangannya, kedua urusan tersebut dipisahkan dan Departemen Perhubungan dipimpin oleh Ir. Abdulkarim, sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum dipimpin oleh Ir. Putuhena.

Pada periode awal kemerdekaan hingga pengakuan kedaulatan pada 1949, Departemen Perhubungan memiliki kewenangan yang luas mencakup perhubungan laut, udara, darat, perkeretaapian, pos, telegraf, dan telekomunikasi. Di tengah situasi perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Dinas Telegraf bahkan berperan penting dengan mengirimkan pesan Presiden Soekarno ke Bukittinggi yang menjadi dasar pembentukan pemerintahan darurat.

Pada masa 1945 hingga 1949, perhatian pemerintah lebih banyak diarahkan pada perhubungan darat karena sektor laut dan udara belum dapat beroperasi secara optimal. Perkeretaapian menjadi salah satu sarana transportasi utama yang mendapat perhatian, meskipun kondisi jaringan dan armadanya mengalami kerusakan cukup besar akibat situasi perang.

Perkembangan berikutnya ditandai dengan penataan kelembagaan dan penguatan sektor transportasi laut, termasuk berdirinya PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni pada 1952. Perusahaan tersebut mulai beroperasi dengan kapal milik Perpuska serta kapal-kapal baru, sebagai bagian dari upaya pemerintah menguasai dan mengembangkan pelayaran nasional.

Seiring perubahan pemerintahan, struktur pengelolaan perhubungan juga beberapa kali mengalami penyesuaian, termasuk ketika urusan transportasi darat, laut, udara, pos, dan telekomunikasi sempat ditangani oleh departemen yang berbeda. Urusan tersebut kemudian kembali disatukan dalam Departemen Perhubungan, sebelum terus mengalami penataan organisasi untuk menyesuaikan kebutuhan pembangunan nasional.

Kini, Hari Perhubungan Nasional menjadi momentum untuk melihat perjalanan panjang transportasi Indonesia dalam membangun konektivitas antardaerah dan mendukung mobilitas masyarakat. Semangat tersebut tercermin dalam pengembangan berbagai moda dan infrastruktur transportasi, sekaligus menjadi pengingat bahwa pelayanan yang selamat, aman, nyaman, dan terhubung merupakan bagian penting dari pengabdian insan perhubungan kepada negeri.