RRI.CO.ID, Palangka Raya – Penyandang disabilitas di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, hingga kini masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam mengakses fasilitas publik yang ramah dan inklusif.

Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kalimantan Tengah, Syamsiah, menilai sejumlah sarana pendukung seperti jalur kursi roda, guiding block bagi tunanetra, hingga ketersediaan juru bahasa isyarat di kantor pelayanan publik masih belum memadai dan belum sepenuhnya sesuai dengan amanat regulasi yang berlaku.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Tantangan yang dihadapi tidak hanya terkait infrastruktur, tetapi juga mencakup sektor pendidikan dan ketenagakerjaan.

“Masih minimnya akses pendidikan inklusif, termasuk ketersediaan pendamping seperti interpreter bagi penyandang disabilitas tuli, menjadi salah satu kendala. Selain itu, peluang kerja bagi penyandang disabilitas di Kalimantan Tengah juga masih sangat terbatas,” kata Syamsiah, Selasa, 28 April 2026.

Ia menambahkan, keterbatasan tersebut dipengaruhi oleh rendahnya ketersediaan sumber daya manusia serta belum optimalnya dukungan sistem yang berpihak pada kebutuhan penyandang disabilitas.

Sementara itu, warga Palangka Raya, Binayanto, berpandangan bahwa akses bagi penyandang disabilitas di ruang publik perlu terus ditingkatkan, tidak hanya di lingkungan perkantoran, tetapi juga pada berbagai fasilitas umum lainnya.

“Meski di beberapa perkantoran sudah tersedia akses ramah disabilitas, diharapkan hal ini terus menjadi perhatian pemerintah daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi,” ujarnya.

Untuk itu, diperlukan perubahan pendekatan dari sekadar bantuan menjadi pemberdayaan. Pemerintah diharapkan lebih serius dalam mengimplementasikan kebijakan, termasuk menyediakan akomodasi yang layak dalam berbagai situasi, termasuk saat terjadi bencana.

Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat juga dinilai penting untuk menghapus stigma terhadap penyandang disabilitas, serta mendorong kemandirian melalui pelatihan, pendidikan, dan kesempatan kerja yang setara.