Mahasiswa di Palangka Raya Unjuk Rasa Tuntut Percepatan Reformasi Polri

RRI.CO.ID, Palangka Raya - Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Reformasi Polri (AROMI) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Pihak dewan kemudian mempersilakan perwakilan massa masuk ke salah satu ruangan untuk berdialog bersama jajaran pimpinan DPRD dan unsur kepolisian.

Forum tersebut menjadi ruang resmi dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna menyampaikan aspirasi mahasiswa terkait sejumlah tuntutan reformasi.

Koordinator lapangan aliansi, Yosafat Menteng, menegaskan gerakan mahasiswa merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendorong pembenahan institusi dan kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat. Ia menjelaskan, terdapat sejumlah poin tuntutan yang secara tegas ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Polri sebagai langkah konkret percepatan reformasi Polri.

“Harapan kami dari Aliansi Reformasi Polri ini adalah agar poin-poin tuntutan kami ini segera untuk disampaikan ke pusat dan segera untuk ditindaklanjuti. Karena ini adalah poin-poin yang krusial, yang dimana ini juga berkaitan langsung dengan kehidupan kita di Kalimantan Tengah,” ujarnya, Senin, 2 Maret 2026.

Mahasiswa menuntut DPR RI segera merealisasikan delapan poin percepatan reformasi Polri yang telah disahkan. Selain itu, DPR RI juga didesak menggunakan hak konstitusionalnya untuk meninjau kinerja Polri secara mendalam dan menyeluruh, termasuk mengusut berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum kepolisian.

Yosafat juga menyampaikan tuntutan agar DPR RI menghentikan persetujuan alokasi anggaran Polri dalam APBN apabila belum terdapat penurunan signifikan angka pelanggaran HAM dan kekerasan yang terverifikasi secara independen. Mahasiswa turut menuntut penegakan hukum pidana berat serta pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap setiap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran berat, serta menolak praktik mutasi sebagai bentuk penyelesaian perkara.

Lebih lanjut, Yosafat menekankan pentingnya reformasi total dalam sistem pendidikan kepolisian dengan mengarusutamakan prinsip hak asasi manusia serta pendekatan non-kekerasan sebagai standar mutlak dalam interaksi dengan masyarakat sipil. Menurutnya, pembenahan sistemik tersebut menjadi kunci agar reformasi tidak berhenti pada tataran wacana.

Sementara itu, Wakapolda Kalimantan Tengah, Brigjen Pol Yosi Muhamartha, menegaskan bahwa reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia terus berjalan dan mencakup pembenahan menyeluruh.

“Reformasi itu ada tiga, yaitu struktural, instrumental, dan kultural. Yang kita dorong saat ini adalah reformasi kultural karena berkaitan dengan perilaku anggota sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Selain itu, pengawasan juga terus kita perkuat, baik secara internal maupun eksternal bersama masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi, menyampaikan apresiasi atas sikap mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara tertib dan kondusif. Ia menegaskan bahwa DPRD berkomitmen untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut ke tingkat pusat.

“Kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasinya melalui RDP, kami meminta agar tetap kritis dan semangat, namun juga tetap menjaga supaya tidak anarkis. DPRD berkomitmen karena kami adalah wakil rakyat. Sesuai agenda, hari Rabu kami berangkat dan Kamis akan menghadap Komisi III untuk menyampaikan tuntutan rekan-rekan mahasiswa,” kata Junaidi.

Dialog yang berlangsung terbuka dan kondusif tersebut mencerminkan komitmen bersama antara mahasiswa, legislatif, dan aparat kepolisian dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus memperjuangkan perubahan kebijakan yang dinilai lebih baik bagi masyarakat Kalimantan Tengah. (Yudhojon Novembero)