RRI.CO.ID. Padang - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang menyatakan kesiapan menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 kepada aparatur negara di wilayah kerjanya. Penyaluran ini diperkirakan mencapai Rp233,48 miliar dan akan menyasar puluhan ribu pegawai di Sumatera Barat.

Kepala KPPN Padang, Edwin Asrul menyebutkan, kesiapan tersebut mencakup regulasi, sistem aplikasi perbendaharaan, serta koordinasi dengan satuan kerja mitra. Langkah ini dilakukan agar penyaluran THR dapat berjalan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

“Sebagai unit vertikal dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kami berkomitmen memastikan belanja negara dapat tersalurkan dengan baik dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Edwin Asrul, Kamis, 5 Maret 2026.

Berdasarkan data perencanaan dari satuan kerja mitra, pada tahun 2026 KPPN Padang diperkirakan memproses 361 Surat Perintah Membayar (SPM). Jumlah penerima mencapai 53.730 pegawai dengan total nilai penyaluran Rp233.485.972.083.

Rincian penyaluran tersebut meliputi PNS, TNI, dan Polri sebanyak 30.850 pegawai dengan nilai sekitar Rp155,06 miliar. Selain itu, PPNPN sebanyak 534 pegawai dengan nilai Rp2,27 miliar serta PPPK sebanyak 8.116 pegawai senilai Rp30,80 miliar.

Penyaluran juga mencakup komponen tunjangan kinerja bagi 14.230 pegawai dengan nilai sekitar Rp45,34 miliar. Nilai tersebut menunjukkan potensi peningkatan perputaran dana dibandingkan tahun sebelumnya.

“Penyaluran THR memiliki peran strategis dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dana tersebut juga dapat mendorong aktivitas ekonomi daerah,” ujarnya.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2025 KPPN Padang telah menyalurkan THR kepada 41.681 penerima dengan nilai mencapai Rp169,42 miliar. Pengalaman tersebut menjadi dasar peningkatan kualitas layanan pencairan pada tahun berikutnya.

KPPN Padang juga menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan kelancaran penyaluran THR tahun ini. Di antaranya melalui sosialisasi teknis kepada satuan kerja, layanan konsultasi intensif, serta monitoring pengajuan dan penyelesaian SPM secara berkala.