RRI.CO.ID, Padang - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Solok merilis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Januari 2026 sekaligus menggelar sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 dan evaluasi digitalisasi pembayaran, Rabu, 25 Februari 2026 secara daring. Kegiatan ini diikuti mitra kerja satuan kerja wilayah pembayaran KPPN Solok sebagai wujud transparansi dan penguatan sinergi antarinstansi.

Kepala KPPN Solok, Ikasari Heniyatun, menyampaikan realisasi belanja negara hingga Januari 2026 mencapai 13,96 persen dari pagu Rp315,99 miliar. Capaian ini menunjukkan langkah awal pelaksanaan anggaran yang cukup progresif di awal tahun.

“Realisasi belanja kementerian dan lembaga tercatat Rp16,40 miliar atau 4,0 persen dari pagu. Sementara penyaluran Transfer ke Daerah mencapai Rp200,59 miliar atau 16,17 persen, yang mencerminkan komitmen pemerintah menjaga likuiditas daerah,” kata Ikasari Heniyatun.

Ia menegaskan optimalisasi anggaran pada triwulan pertama sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. “Kami mengimbau seluruh satuan kerja meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan waktu belanja,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, disosialisasikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan berlangsung 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Veri Wardi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat menekankan pentingnya dukungan seluruh mitra kerja.

“Sensus Ekonomi dilakukan setiap 10 tahun untuk memperoleh gambaran menyeluruh struktur ekonomi nasional. Saya mengajak satuan kerja turut menyosialisasikan sensus agar data yang dihasilkan akurat dan bermanfaat bagi kebijakan,” ujarnya.

Selain itu, KPPN Solok mengevaluasi implementasi digitalisasi pembayaran bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan bank HIMBARA. Digitalisasi melalui pemanfaatan CMS diharapkan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.