Cakupan Imunisasi Anak di Nunukan Tertinggal Jauh dari Target Nasional

RRI.CO.ID, Nunukan-Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di KabupatenNunukan, Kalimantan Utara, baru menyentuh angka 68 persen, tertinggal jauh dari target nasional sebesar 85 persen. Selisih itu menempatkan anak-anak di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia tersebut dalam bahaya nyata tertular penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi (PD3I), mulai dari campak,difteri, hingga polio.

Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Mega Buana Palopo, Sulawesi Selatan Yunita mengatakan angka 68 persen itu bukan sekadar statistik di atas kertas. Setiap poin yang hilang dari target berarti ada anak yang tumbuh tanpa perlindungan penuh terhadap penyakit yang di banyak daerah lain sudah lama terkendali. Di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Nunukan, kesenjangan itu tidak berdiri sendiri. Ia berpadu dengan medangeografis yang berat, arusmigrasilintas batas yang tinggi, dan lemahnya literasi kesehatan digital masyarakat setempat.

“Temuan inilah yang menjadidasarsebuahupayaadvokasikebijakankesehatan, disusunmelaluiempattahap: Evidence, Policy Brief, Media Exposure, dan Policy Engagement. Pendekataninimenggabungkan data lapangan, kajiankebijakan, dan strategi komunikasipublikuntukmendorongperbaikan program imunisasi di daerah 3T”, ucapnya, Kamis, (9/7/2026).

Empat tahap itu berjalan secara berurutan sekaligus saling menopang. Data dan temuan lapangan diolah menjadi bukti yang kuat, lalu diringkas kedalam policy brief yang mudah dipahami pengambil kebijakan. Dari sana, isu didorong keruang publik lewat pemberitaan media agar mendapat perhatian yang lebih luas, sebelum akhirnya diarahkan menjadi bahan diskusi dan keputusan di meja kebijakan.

Ia menjelaskan menurut kajian yang dilakukan, rendahnya cakupan imunisasi di Nunukan disebabkan oleh sejumlah faktor yang saling terkait. Kondisi geografis kepulauan mempersulit layanan tatap muka secara konsisten, sementara tingginya mobilitas pekerja migran lintas batas menyulitkan pelacakan status imunisasi anak-anak yang ikut berpindah bersama orang tua mereka.

“Bagi keluarga pekerja migran, berpindah dari satu titik ke titik lain sering berarti keluar dari radar layanan kesehatan setempat. Anak yang sudah mendapat imunisasi dasar di satu wilayah bisa kehilangan jejak catatan begitu keluarganya pindah, dan petugas di lokasi baru tidak selalu punya akses ke riwayat imunisasi tersebut. Celah administratif semacam ini membuat program yang sebenarnya sudah berjalan tetap kehilangan sebagian sasarannya”, ujarnya.

Di sisi lain, media sosialseperti WhatsApp dan Facebook dinilai menjadi saluran utama penyebaran hoaks dan mitos seputar vaksin, tanpa diimbangi konter-informasi yang memadai dari otoritas kesehatan resmi. Padahal, akun media sosial milik Dinas Kesehatan dan sejumlahPuskesmas di wilayah tersebut selama ini belumdikelola secara konsisten maupun terstruktur.

Ketimpangan informasi ini yang membuat hoaks lebih cepat sampai kemasyarakat dibanding klarifikasi resmi. Ketika sebuah pesan berantai tentang efek samping vaksin beredar di grup WhatsApp warga, tidak ada akun resmi yang secara rutin hadir untuk meluruskannya. Ruang kosong itulah yang kemudian diisi oleh informasi yang belumtentu benar. Kondisi tersebut diperparah oleh angka putus imunisasi (drop-out) yang melampaui 15 persen di sejumlahdesa wilayah kerja Dinas Kesehatan Nunukan, indikasi bahwa anak-anak yang sempat memulai rangkaian imunisasi tidak selalu menyelesaikannya hingga tuntas. Artinya, persoalan bukan hanya soal akses awal kelayanan, melainkan juga soal menjaga keluarga tetap kembali sampai jadwa limunisasi anak merekabenar-benar tuntas. (DR).