BPS Jamin Sensus Ekonomi 2026 Tak Terkait Pajak, Minta Pengusaha Jujur Isi Data

RRI.CO.ID, Nunukan - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan mengajak para pelaku usaha terbuka dalam menyampaikan data terkait usahanya pada Sensus Ekonomi (SE) 2026. BPS menjamin bahwa seluruh rangkaian pendataan ini sama sekali tidak berkaitan dengan urusan perpajakan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPS Nunukan Dr. Iskandar Ahmaddien, dalam program Dialog Interaktif di Studio Pro 1 RRI Nunukan pada Kamis (25/6/2026). Dialog tersebut mengangkat topik bertajuk "Sensus Ekonomi 2026: Denyut Nadi Usaha Nunukan, Menuju Ekonomi Masa Depan".

Iskandar menjelaskan agenda nasional yang digelar setiap 10 tahun sekali ini dikemas dalam paket yang paling lengkap. Petugas tidak hanya mendata unit usaha ekonomi, tetapi juga turut memotret kondisi sosial ekonomi per keluarga secara langsung dari rumah ke rumah (door to door).

"Ketika petugas kami datang, mereka akan mengenakan rompi resmi, memiliki nametag, serta membawa Surat Tugas. Mohon Bapak dan Ibu memberikan data selengkap-lengkapnya dan sejujur-jujurnya, karena ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan pajak," ujar Iskandar.

Lebih lanjut, ia memaparkan hal mendasar yang membedakan SE 2026 dengan penyelenggaraan pada tahun-tahun sebelumnya, yakni masuknya sektor digital sebagai salah satu sasaran utama. Menurutnya, saat ini ada pergeseran pola transaksi di mana banyak pedagang memanfaatkan platform media sosial, namun aktivitas perekonomian mereka belum terekam dengan baik.

"Sekarang kalau kita lihat jam 12 malam orang masih main TikTok, jam 5 subuh juga ada yang jualan sepatu. Nah, aktivitas-aktivitas ekonomi seperti ini yang sebetulnya belum tertangkap. Sensus Ekonomi tahun ini ingin mencatat pergerakan usaha-usaha digital tersebut," terangnya.

Sebagai informasi, pelaksanaan lapangan SE 2026 di Kabupaten Nunukan telah dimulai sejak 15 Mei dan akan berlangsung hingga 31 Agustus mendatang. Pendataan ini menyasar seluruh skala usaha, mulai dari UMKM, usaha menengah, hingga usaha berskala besar.

Untuk menjangkau seluruh wilayah geografis Nunukan yang luas, BPS menerjunkan 206 petugas sensus yang tersebar ke ratusan titik. Guna memastikan kelancaran proses di lapangan, petugas yang direkrut merupakan warga lokal yang memang bermukim di kecamatan tempat pendataan dilakukan.

"Jadi bukan orang dari pusat Nunukan yang diterbangkan ke sana, bukan. Tetapi orang Krayan asli lah yang mendata di wilayah setempat. Di Lumbis Hulu dan Lumbis Ogong kita juga punya petugas-petugas, bahkan di Sebakis kita juga menempatkan petugas di sana," tambah Iskandar.

Seluruh data yang berhasil dihimpun oleh para petugas ini nantinya akan menjadi kompas penting bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menentukan arah kebijakan ekonomi. Oleh sebab itu, kejujuran pelaku usaha dalam memberikan informasi menjadi sangat krusial.

"Saat ini terjadi transformasi bisnis yang luar biasa. Dulu orang harus punya toko atau ruko fisik, sekarang tidak perlu. Cukup punya ruangan kecil, mereka sudah bisa jualan di TikTok atau Shopee, bahkan omsetnya bisa melebihi toko konvensional," jelasnya.

"Melalui sensus ini, aktivitas mereka kita gali agar pemerintah tahu kondisi riilnya. Siapa tahu nantinya pelaku UMKM ini bisa mendapatkan keringanan kebijakan, bantuan modal, atau subsidi. Dengan data yang benar, pemerintah tentu bisa menghasilkan kebijakan yang jauh lebih tepat sasaran," pungkas Iskandar.