Ground Check PBI JKN Berakhir 31 Mei, Ratusan Peserta Belum Ditemukan

  • 16 Mei 2026 10:16 WIB
  •  Nunukan

RRI.CO.ID, Nunukan – Proses ground check peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) di Kabupaten Nunukan akan berakhir pada 31 Mei 2026. Hingga pertengahan Mei, masih ada ratusan peserta yang belum berhasil ditemukan oleh petugas di lapangan.

Ground check ini dilakukan terhadap lebih dari 2.000 peserta PBI JKN yang sebelumnya dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial pada awal Februari 2026. Pemerintah daerah berupaya memastikan kembali keberadaan para peserta agar hak layanan kesehatan mereka tidak hilang.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, Faridah Ariyani, mengatakan banyak peserta sulit ditemukan karena sudah berpindah tempat tinggal. Namun, perpindahan itu tidak dilaporkan ke RT maupun pemerintah setempat.

“Inilah juga masyarakat kalau peduli dengan identitasnya, harusnya melapor ke RT, karena apa jangan sampai mereka dicoret dan ketika mau berobat tidak bisa,” kata Faridah, Sabtu (16/5/2026).

Faridah menjelaskan, petugas di lapangan menemukan banyak data warga yang tidak sesuai dengan domisili sebenarnya. Ada warga yang masih tercatat beralamat di Desa Binusan, padahal saat ini sudah tinggal di Kelurahan Nunukan Tengah.

Menurutnya, kondisi tersebut menyulitkan petugas dalam proses pencocokan data. Petugas harus mencari ulang keberadaan warga karena alamat pada identitas kependudukan belum diperbarui.

“Nah, ini yang kita khawatirkan, orangnya berpindah tidak melapor, bahkan yang belum kita temukan ini kita khawatirnya menyeberang ke Malaysia untuk bekerja,” ujarnya.

Dinas Sosial juga menduga sebagian warga yang belum ditemukan sudah bekerja di Malaysia. Dugaan itu diperkuat dari adanya bantuan langsung tunai (BLT) yang tidak pernah diambil penerima hingga akhirnya dana dikembalikan ke negara.

Faridah mengatakan, persoalan data warga yang tidak akurat menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan sosial berisiko tidak lagi tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....