RRI.CO.ID, Nunukan – Wakil Bupati Nunukan, Hermanus menegaskan Kabupaten Nunukan siap bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi percepatan pembangunan kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan tahun 2026 yang mengusung tema “Transformasi Nunukan Menjadi New Economic Hub”.

Menurut Hermanus, posisi geografis Nunukan yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak, Malaysia, menjadikan daerah ini sebagai etalase Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu, pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya dipandang sebagai wilayah terluar, tetapi sebagai beranda depan negara yang harus memiliki nilai tambah ekonomi dan daya saing.

”Nunukan memiliki posisi strategis sebagai etalase NKRI, karena itu kawasan perbatasan perlu diberi nilai tambah agar mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru,” kata Hermanus dalam paparannya, Selasa (12/5/2026).

Ia menjelaskan, Kabupaten Nunukan memiliki luas wilayah sekitar 14.247,50 kilometer persegi. Dari total wilayah tersebut, lebih dari 72 persen merupakan kawasan perbatasan negara yang tersebar di berbagai karakter geografis dan geopolitik.

Hermanus memaparkan, dari 21 kecamatan, terdapat 17 kecamatan yang masuk kawasan perbatasan dan empat kecamatan nonperbatasan. Sementara itu, wilayah administrasi desa dan kelurahan terdiri dari 174 desa dan delapan kelurahan di kawasan perbatasan, serta sekitar 58 desa di wilayah nonperbatasan.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semester II tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Nunukan mencapai 235.283 jiwa. Dari angka tersebut, sebanyak 203.925 jiwa atau sekitar 86 persen merupakan penduduk yang tinggal di kawasan perbatasan. Kondisi ini menunjukkan konsentrasi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat masih sangat bergantung pada wilayah perbatasan.

Dalam paparannya, Hermanus juga menjelaskan karakteristik geopolitik Nunukan yang terbagi dalam empat model kawasan pertumbuhan. Pertama, kawasan pulau terluar yang berbatasan dengan Sabah dengan Pulau Nunukan sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi. Kedua, kawasan Pulau Sebatik yang memiliki batas darat, laut, dan udara langsung dengan Malaysia. Ketiga, kawasan daratan besar Pulau Kalimantan yang berbatasan darat dengan Sabah. Keempat, kawasan dataran tinggi Krayan yang berbatasan langsung dengan Sarawak.

Menurutnya, setiap kawasan memiliki karakter alam dan tantangan pembangunan yang berbeda. Oleh karena itu, arah pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi geopolitik dan karakter kewilayahan masing-masing kawasan agar pertumbuhan ekonomi lebih efektif.

Hermanus menilai ketimpangan pembangunan di Nunukan selama ini dipengaruhi belum optimalnya pelayanan publik dan pelayanan dasar di kawasan perbatasan. Selain itu, pembangunan dinilai belum sepenuhnya fokus pada potensi geopolitik daerah sebagai kawasan strategis nasional.

“Posisi strategis Nunukan belum maksimal didefinisikan dalam kerangka hubungan ekonomi kawasan perbatasan,” ujarnya.

Ia menambahkan, tantangan pembangunan Nunukan juga diakibatkan tingginya kemajuan wilayah tetangga di Sabah dan Sarawak yang memiliki daya saing ekonomi lebih kuat. Kondisi itu, menjadi ancaman sekaligus tantangan bagi kesiapan daerah menuju visi Indonesia Emas 2045.

Meski demikian, Hermanus optimis Nunukan memiliki peluang besar untuk berkembang karena posisinya sebagai kawasan perbatasan dan mitra strategis Ibu Kota Nusantara (IKN). “Nunukan harus mampu mengambil peran sebagai mitra strategis IKN dan pintu gerbang ekonomi di wilayah utara Kalimantan,” katanya.