RRI.CO.ID, Nunukan - Penghargaan pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dari KPPN Nunukan menjadi upaya untuk mendorong satuan kerja (satker) dalam mengoptimalkan transaksi digital. Seluruh mitra kerja diharapkan memaksimalkan transaksi non-tunai guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

Kepala KPPN Nunukan, Kukuh Budiwasono, menjelaskan bahwa setiap transaksi akan tercatat dalam sistem MyIntress (My Integrated Treasury System). Sistem ini berfungsi untuk memantau serta mengevaluasi penggunaan transaksi non-tunai oleh satuan kerja dalam satu sistem terpadu.

Melalui sistem tersebut, pihak KPPN Nunukan dapat memastikan setiap transaksi dilakukan sesuai ketentuan. Menurutnya, pemanfaatan KKP tidak hanya mempermudah proses pembayaran, tetapi juga memperkuat transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

"Setiap transaksi menggunakan KKP akan tercatat dan terpantau melalui sistem MyIntress. Kami dapat memonitor jumlah transaksi yang dilakukan oleh satuan kerja,” ujar Kukuh Budiwasono, Rabu (23/4/2026).

Selain itu, penggunaan KKP juga mempermudah transaksi saat perjalanan dinas, seperti pembayaran penginapan. Pegawai tidak perlu membawa uang tunai karena seluruh transaksi dilakukan secara non-tunai dan diselesaikan melalui mekanisme tagihan oleh satuan kerja.

"Misalnya saat melakukan perjalanan dinas dan menginap di hotel, pembayarannya menggunakan KKP. Jadi, tidak perlu membawa uang tunai karena pembayaran dilakukan melalui mekanisme tagihan oleh satuan kerja sesuai jadwal penagihan,” ucapnya.

Ia mengimbau seluruh satuan kerja untuk terus meningkatkan pemanfaatan KKP. Langkah ini dinilai penting sebagai upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui optimalisasi transaksi digital.