Bupati Nunukan Desak Percepatan Pembangunan Wilayah Ex-OBP

  • 01 Feb 2026 12:04 WIB
  •  Nunukan

RRI.CO.ID. Nunukan: Kepastian batas negara di wilayah Outstanding Boundary Problem (OBP) menjadi "lampu hijau" bagi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nunukan. Usai bertemu jajaran BNPP di Jakarta (22/01/2026), Bupati Irwan Sabri menegaskan bahwa fokus utama kini beralih dari negosiasi meja hijau ke akselerasi pembangunan fisik dan ekonomi di wilayah ex-OBP.

Dengan luas wilayah yang kini mencapai 5.207,8 hektare secara definitif, Pemerintah Kabupaten Nunukan meminta perhatian khusus dari pemerintah pusat. Kepastian batas negara harus diikuti dengan kehadiran nyata negara melalui peningkatan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan akses jalan yang selama ini mungkin terkendala status wilayah.

Bupati menyampaikan bahwa masyarakat perbatasan menyambut baik hasil kesepakatan ini bukan hanya karena alasan nasionalisme, tetapi karena harapan akan kesejahteraan. Status wilayah yang sudah "Sah Indonesia" berarti anggaran pembangunan dari APBN maupun APBD kini bisa dikucurkan secara maksimal tanpa hambatan regulasi sengketa.

Irwan Sabri menargetkan wilayah ex-OBP tersebut menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di perbatasan. Potensi sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut harus segera dikelola untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Percepatan ini krusial agar warga perbatasan tidak merasa dianaktirikan dibandingkan dengan pembangunan di negara tetangga.

“Pemerintah pusat memberikan perhatian khusus untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Nunukan, terutama pada wilayah-wilayah ex-OBP, agar dampak penegasan batas negara benar-benar diikuti peningkatan layanan dasar, infrastruktur dan ekonomi masyarakat perbatasan,” kata Bupati Irwan. Kamis (22/01/2026)

Komitmen pemerintah pusat melalui BNPP diharapkan tidak hanya berhenti pada penentuan koordinat patok. Bupati mendesak agar program-program strategis nasional segera masuk ke wilayah tersebut. Pembangunan pos lintas batas yang representatif dan pemberdayaan ekonomi lokal menjadi prioritas yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Dampak dari penegasan batas negara ini diharapkan membawa perubahan signifikan bagi wajah perbatasan Indonesia. Dengan dukungan penuh dari pusat, wilayah ex-OBP di Nunukan diharapkan menjadi etalase bangsa yang maju, mandiri, dan mampu bersaing secara ekonomi dengan wilayah di seberang batas. (MM)


google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....