RRI.CO.ID. Nunukan: Pemerintah Kabupaten Nunukan tengah memperkuat langkah strategis untuk mendorong penggunaan LPG Non-Subsidi produk Pertamina di tengah masyarakat. SEBUAH Langkah yang diambil dalam transisi konsumsi, sebagai upaya besar menjaga kedaulatan ekonomi dan keadilan subsidi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

Analis Kebijakan Ahli Muda Sumber Daya Alam (SDA) Setda Nunukan, Achlak Muhammad Ikhsan, menyampaikan kebijakan tersebut dilandasi oleh mandat nasional. dimana LPG subsidi 3 kilogram secara tegas diperuntukkan hanya bagi rumah tangga miskin dan kelompok rentan.

"LPG subsidi bukan untuk pelaku usaha menengah atau kelompok mampu. Kami di Pemda Nunukan memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan kedaulatan ekonomi dan ketertiban barang bersubsidi agar tepat sasaran," ujar Achlak. Rabu (27/01/2026)

Penggunaan produk dalam negeri (Pertamina) akan memperkuat rantai pasok energi nasional dan mendorong kemandirian energi. Dengan beralih ke non-subsidi, kelompok masyarakat mampu turut membantu pemerintah mencegah kebocoran subsidi dan menjaga keadilan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.

Sementara dalam Mendukung semangat nasionalisme, Anggota DPRD Nunukan, Hendrawan, memberikan catatan penting dari sisi lapangan. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan transisi ini sangat bergantung pada dua faktor krusial: ketersediaan stok dan daya beli masyarakat.

"Masyarakat pada dasarnya ingin mendukung produk nasional. Namun, pemerintah harus menjamin ketersediaan barangnya. Jangan sampai masyarakat ingin membeli produk Pertamina, tapi barangnya sulit didapat sehingga mereka kembali melirik produk tetangga (Malaysia)," ungkap Hendrawan.

Hendrawan juga menyoroti aspek ekonomi, di mana harga LPG Non-Subsidi harus tetap terjangkau agar tidak membebani masyarakat perbatasan yang sedang berjuang meningkatkan taraf hidupnya.

Persoalan LPG di Nunukan memang menjadi potret kompleksitas wilayah perbatasan. Di satu sisi, ada misi besar untuk menjaga martabat bangsa melalui kedaulatan energi nasional. Di sisi lain, ada realitas ekonomi masyarakat yang harus dikawal.

Kesimpulannya, transisi menuju LPG Non-Subsidi di Nunukan memerlukan sinergi antara ketegasan regulasi dari pemerintah daerah, kelancaran distribusi dari Pertamina, serta pengawasan ketat dari legislatif agar kebijakan ini tidak justru menjadi beban baru bagi masyarakat di garda terdepan nusantara. MM