RRI.CO.ID, Nunukan - Berkurangnya Dana Desa dari pemerintah pusat menjadi peringatan bagi desa-desa di Kabupaten Nunukan untuk segera beralih dari ketergantungan anggaran ke kemandirian ekonomi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Nunukan menegaskan desa tidak bisa lagi hanya mengandalkan dana untuk pembangunan fisik.

Kepala DPMD Nunukan, Helmi Pudaaslikar mengatakan sejumlah desa di Nunukan dinilai telah mampu membuktikan bahwa potensi lokal bisa menjadi sumber pendapatan. Desa di Kecamatan Lumbis Pansiangan misalnya, mengembangkan budidaya ikan pilian yang terintegrasi dengan sektor pariwisata.

Di Kecamatan Krayan, desa mengelola lapangan futsal yang mampu menghasilkan omzet hingga ratusan juta rupiah per tahun. Sementara itu, desa di wilayah Sebatik mengandalkan produksi Virgin Coconut Oil (VCO) sebagai komoditas unggulan.

Selain sektor usaha, desa juga didorong mengelola layanan dasar menjadi sumber ekonomi. Desa Srinanti di Kecamatan Sei Menggaris menjadi contoh dengan pengelolaan air bersih yang berdampak langsung pada pendapatan desa.

“Kalau desa yang sudah punya usaha kita harapkan terus dikembangkan, karena ini sudah bagus,” kata Kepala DPMD Nunukan, Helmi, Kamis (29/1/2026).

Helmi menegaskan, desa yang sudah memiliki potensi unggulan seharusnya fokus mengembangkan usaha tersebut sebagai sumber pendapatan asli desa (PADes). Menurutnya, desa tidak bisa lagi menggunakan anggaran dengan pola lama.

“Kalau mindset-nya masih hanya memecahkan masalah infrastruktur, anggaran yang ada tidak akan pernah cukup,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk mendukung pengembangan potensi unggulan desa. Jalan, sarana produksi, dan akses pasar menjadi prioritas agar usaha desa dapat tumbuh dan berkelanjutan.

Helmi juga menilai keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Merah Putih menjadi wadah dalam penguatan ekonomi desa. Kedua lembaga tersebut diharapkan mampu menampung hasil produksi sekaligus memberikan dukungan permodalan.

Menurutnya, desa yang tidak memiliki program usaha unggulan akan semakin tertinggal di tengah keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, desa dituntut berpikir lebih cerdas agar anggaran yang tersedia benar-benar mampu menghasilkan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.