RRI.CO.ID, Nunukan - Anggota DPRD Kabupaten Nunukan Hendrawan menyoroti kurangnya ketersediaan tabung gas LPG baik subsidi maupun non subsidi, khususnya di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) IV Nunukan. Hendrawan mengatakan, hingga kini banyak masyarakat di wilayah tersebut yang masih menggunakan minyak tanah maupun kayu bakar di kehidupan sehari-hari.

Hal tersebut disampaikan Hendrawan dalam program Acara Dialog Dalam Studio di Pro 1 RRI Nunukan Edisi Selasa (27/1/2026) dengan topik "Mendorong LPG Non Subsidi Antara Nasionalisme Ketersediaan dan Daya Beli Masyarakat". Meski begitu, Hendrawan memandang perlu adanya analisis lebih lanjut mengenai distribusi tabung gas di wilayah Nunukan.

"Kalau ketersediaan LPG di sini masih kurang, banyak juga penduduk di wilayah Dapil IV ini misalnya ada delapan kecamatan atau tujuh kecamatan, Lumbis Pansiangan, Lumbis Hulu, Sei Menggaris, karena ketika kita bicara ketersediaan itu ada atau tidak, bagi saya harus analisis lapangan, bagi saya tetap kurang apalagi wilayah sudah terbagi menjadi empat," ujarnya.

Anggota DPRD Kabupaten Nunukan Hendrawan (Dok. Hendrawan)

Wilayah Dapil IV Nunukan mencakup Kecamatan Sembakung, Lumbis, Krayan, Sebuku, Krayan Selatan, Sei Menggaris, Tulin Onsoi, Lumbis Ogong, Sembakung Atulai, Krayan Tengah, Krayan Timur, Krayan Barat, Lumbis Pansiangan, dan Lumbis Hulu. Hendrawan menyampaikan, minimnya ketersediaan tabung gas membuat masyarakat perbatasan menggunakan cara-cara manual ketika memasak.

Padahal, Hendrawan memandang, jika LPG tersedia akan memudahkan pekerjaan masyarakat.

"Menggunakan manual, artinya pakai kayu kalau minyak tanah tidak ada. Tapi alangkah bagusnya kalau ada LPG bagi masyarakat yang bekerja di perusahaan atau di kebun, jadi action-nya cepat begitu," jelasnya.

Baca Juga: Pemkab Nunukan Dorong Warga Perbatasan Gunakan LPG Indonesia​

Ke depan, Hendrawan mengajak pemerintah duduk bersama serta turun ke masyarakat untuk meninjau ketersediaan tabung gas LPG di Dapil IV. Selain itu, ia mengajak Pemerintah Daerah Nunukan duduk bersama dengan para akademisi, pakar, dosen, hingga legislator untuk membahas mengenai kebijakan daerah, khususnya persoalan distribusi tabung gas LPG ke tengah masyarakat.

"Saya memberi saran teman-teman pemerintah ekonomi, saya juga 24 jam diskusi bersama. Sekali-kali kita tur bersama teman-teman DPR jadi kita lihat situasi di lapangan supaya lebih tahu, kira-kira seperti apa layanan publik, berapa ribu sekian yang dibutuhkan masyarakat," ucapnya.

"Kalau ada waktu, mohon berikan waktu untuk kami kemudian undang teman-teman dosen atau pakar ekonomi di Kantor Bupati, kita diskusi Bersama terkait ekonomi dan masalah LPG, sehingga pendapat dari akademisi ekonomi, dosen, tokoh-tokoh DPR kita atukan dalam kesimpulan sehingga bisa berikan kebijakan dan gambaran kemudian pemerintah yang eksekusi," tambahnya.

Respons Pemkab Nunukan

Merespons Hendrawan, Analis Kebijakan Ahli Muda Sumber Daya Alam Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Nunukan, Acklak Muhammad Ikhsan,  mengatakan selama ini, pemerintah fokus mengawasi distribusi tabung gas LPG bersubsidi. Sementara, pengawasan tabung gas LPG non subsidi diserahkan kepada para pelaku usaha.

Meski begitu, Ikhsan menyambut baik usulan DPRD untuk berdiskusi bersama dalam menentukan arah kebijakan daerah.

"Memang kita harus duduk bareng tidak kita jalan masing-masing. Pemkab Nunukan selama ini fokus ke pengawasan lebih ke LPG subsidi 3 kg. jadi yang non subsidi diserahkan kepada pelaku usaha, ada seperti agen untuk LPG," ujarnya. (TA)