RRI.CO.ID, Nunukan: Kesuksesan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) tahun 2026 tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan semata. Dalam rapat koordinasi di Lantai 4 Kantor Bupati, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Muhammad Amin, menginstruksikan penguatan sinergi lintas instansi demi mengejar target sasaran sebesar 55 persen.
Muhammad Amin menjelaskan Bappeda memegang peran sentral sebagai koordinator pelaksana kegiatan untuk memastikan perencanaan dan anggaran sinkron. Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) ditunjuk sebagai leading sector yang menggerakkan seluruh perangkat pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan.
Keterlibatan DPMD sangat krusial karena memiliki jalur komando langsung kepada para Kepala Desa dan Lurah. Dengan sinergi ini, diharapkan hambatan koordinasi yang terjadi pada tahun sebelumnya dapat teratasi, sehingga mobilisasi massa untuk melakukan cek kesehatan di setiap wilayah berjalan lebih sistematis.
“Dinas Kesehatan menyiapkan teknis medisnya, Bappeda mengoordinasikan jalannya program dan DPMD memastikan instruksi ini sampai dan dilaksanakan oleh perangkat di bawah,” ujar Muhammad Amin. Selasa (21/04/2026).
Lebih lanjut, koordinasi ini agar setiap fasilitas kesehatan, termasuk Puskesmas di pelosok. Fokus utamanya adalah memastikan seluruh penduduk yang berjumlah sekitar 230 ribu jiwa mendapatkan akses informasi yang merata terkait program strategis nasional ini.
Dengan kolaborasi yang solid, Pemkab Nunukan optimis target 100 ribu penduduk terperiksa di tahun 2026 dapat tercapai. Bukti komitmen daerah dalam mendukung Asta Cita Presiden untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan SDM yang sehat dan tangguh. MM
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....