Rahmawati Sosialisasikan UU Perindustrian, Dorong Ekonomi Rakyat Perbatasan

KBRN, Nunukan: Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi Gerindra, Rahmawati, S.H., menggelar sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sosialisasi ini dilakukan untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan industri nasional sekaligus memperjuangkan hak-hak pelaku industri di wilayah perbatasan.

Sosialisasi tersebut diikuti oleh pelaku UMKM, tokoh masyarakat, pekerja industri, serta perwakilan pemerintah daerah. Dalam paparannya, Rahmawati menegaskan pentingnya kehadiran negara untuk membina dan melindungi pelaku industri lokal, termasuk pengrajin, teknisi, penjahit, dan pelaku usaha kecil lainnya.

“Kita tidak bisa terus-menerus menjadi penonton di negeri sendiri. Melalui undang-undang ini, negara memberikan kepastian dan dukungan nyata kepada pelaku industri, khususnya di daerah perbatasan seperti Nunukan,” ujar Rahmawati, Kamis (29/5/2025).

UU No. 3 Tahun 2014 memuat kebijakan strategis seperti pengembangan kawasan industri rakyat, akses pembiayaan, pelatihan kerja, serta penerapan industri hijau yang aman dan ramah lingkungan. Selain itu, undang-undang ini menekankan pentingnya perlindungan produk dalam negeri dari serbuan barang impor, serta peningkatan kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja.

Menurut Rahmawati, perhatian terhadap industri rakyat bukan pilihan, melainkan keharusan. Pemerintah pusat dan daerah disebut memiliki kewajiban untuk membina, memfasilitasi, dan melindungi industri lokal di seluruh Indonesia, termasuk wilayah perbatasan.

“Masyarakat Nunukan harus menjadi pelaku utama industrialisasi nasional, bukan sekadar penonton,” tegasnya.

Sosialisasi ini ditutup dengan sesi diskusi interaktif. Sejumlah peserta menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi, mulai dari kesulitan bahan baku, keterbatasan akses modal, hingga minimnya pelatihan keterampilan. Menanggapi hal tersebut, Rahmawati berkomitmen untuk menyuarakan aspirasi masyarakat Nunukan dalam forum-forum mitra kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Perindustrian.

“Sebagai wakil rakyat dari Kalimantan Utara, saya akan terus memperjuangkan agar program industri berbasis rakyat benar-benar menyentuh masyarakat perbatasan seperti Nunukan,” tutupnya.