RRI.CO.ID. Nunukan: Pemerintah Kabupaten Nunukan menggandeng unsur Forkopimda untuk mengantisipasi potensi gesekan atau konflik horizontal terkait pengoperasian pintu air Embung Lapri di Pulau Sebatik, Jumat (22/5/2026). Menyusul adanya dilema operasional yang berdampak pada lahan warga setempat.

Persoalan di Embung Lapri dinilai cukup pelik karena petugas di lapangan menghadapi tekanan terkait penutupan pintu air. Jika pintu air ditutup, lahan milik masyarakat yang belum dibebaskan akan tergenang, namun jika dibuka, pasokan air bersih akan terbuang sia-sia dan memicu kelangkaan air bagi warga luas.

Kondisi dilematis ini sempat memicu kekhawatiran terjadinya gesekan sosial, termasuk adanya laporan intimidasi terhadap petugas penjaga pintu air. Menanggapi hal tersebut, Bupati Nunukan langsung menginstruksikan Dinas Perkimtan untuk berkoordinasi intensif dengan Kepala Kantor Pertanahan (Kakanta) yang baru.

Sebagai tindak lanjut, Pemda Nunukan dijadwalkan menggelar pertemuan khusus dalam waktu dekat dengan melibatkan Dandim, Kejaksaan, Kepolisian, camat serta kepala desa setempat. Pertemuan ini bertujuan untuk merumuskan kesepakatan yang berkekuatan hukum dan aman bagi semua pihak, termasuk keterwakilan pemilik lahan.

Bupati juga berharap para anggota dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sebatik dapat turut membantu memberikan pemahaman dan menjembatani komunikasi ke warga. Pendekatan persuasif ini diharapkan mampu meredam ketegangan selama proses hukum dan administrasi diselesaikan. (PROKOMPIM) MM