RRI.CO.ID. Nunukan: Penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos) di wilayah Kelurahan Nunukan Timur saat ini masih jauh dari kata maksimal dan belum tepat sasaran kepada yang berhak. Hal ini tercermin dari sangat rendahnya angka serapan kuota bantuan yang dialokasikan oleh Dinas Sosial selama beberapa periode terakhir. Berdasarkan basis data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN) yang digunakan, tingkat serapan sasaran paling tinggi di wilayah tersebut tercatat hanya menyentuh angka 40 persen saja.

Lurah Nunukan Timur, Andi Artisaman Corha, membenarkan bahwa rendahnya capaian realisasi bantuan tersebut murni dipicu oleh ketidakvalidan data lama yang terus-menerus digunakan sebagai acuan. Selama ini, Kelurahan Nunukan Timur hanya bertindak sebagai fasilitator dalam menyalurkan bantuan, mulai dari program bantuan cadangan pangan hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun, kualitas data yang tidak akurat membuat proses eksekusi di lapangan kerap kali menemui jalan buntu akibat penerima manfaat tidak ditemukan.

Merespons rendahnya serapan yang sangat merugikan masyarakat miskin tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) akhirnya mengambil langkah. Pada tahun anggaran 2026 ini, Bappeda mulai melakukan pemutakhiran data DTSEN secara menyeluruh demi memperbaiki kekacauan data pada tahun-tahun sebelumnya., Lurah Andi mengonfirmasi akan menghadiri undangan resmi dari Bappeda pada Kamis (21/5) besok guna membahas tindak lanjut teknis validasi data.

Lebih lanjut, Andi juga memberikan tanggapan mengenai adanya informasi terkait rencana pengalihan titik kumpul pendistribusian bantuan sosial kedepan. Pemerintah daerah dikabarkan berencana memusatkan seluruh aktivitas penyaluran bansos langsung di tingkat kantor kecamatan maupun kantor kelurahan masing-masing. Dengan harapan mampu memangkas birokrasi dan mendekatkan akses pelayanan langsung kepada masyarakat penerima manfaat.

Menurut pandangan Lurah Nunukan Timur, lokasi fisik tempat pembagian bansos sebenarnya tidak menjadi persoalan utama yang harus diperdebatkan oleh berbagai pihak. Ia menilai penyaluran manapun, baik di kantor bupati, kantor dinas sosial, maupun kecamatan maka hasilnya akan tetap tidak maksimal jika data sasarannya tidak valid sejak awal. Oleh sebab itu, akurasi pemutakhiran data yang sedang digarap oleh Bappeda saat ini merupakan kunci dari keberhasilan program sosial tersebut.

Meski begitu, Andi tidak menampik bahwa jika skema penyaluran bansos nantinya benar-benar dipusatkan di masing-masing kelurahan, hal itu akan membawa dampak positif yang besar bagi warganya. Masyarakat penerima manfaat tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh hanya untuk mengambil hak mereka. Selain mempermudah akses warga lokal, pengawasan terhadap distribusi logistik bantuan juga dipastikan akan menjadi jauh lebih ketat dan terkontrol. MM