Camat Sebatik Utara bersama Camat Sebatik Timur, Camat Sebatik Tengah, Kepala Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik, Kepala Pos Imigrasi serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setkab Nunukan mendampingi Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Republik Indonesia dalam kegiatan koordinasi dan sinkronisasi di PLBN Sebatik. Rabu (22/4/2026).

Kepala PLBN Sebatik, Hariman Latuconsina, S.STP, menyampaikan bahwa fasilitas penunjang operasional telah tersedia, termasuk mess pegawai yang diperuntukkan bagi petugas bea cukai, imigrasi, dan karantina.

“Untuk sementara, seluruh anggota yang bertugas di Sebatik, khususnya di sektor imigrasi, sebagian telah kami akomodir di mess dan sudah dimanfaatkan sejak tahun 2025 hingga saat ini,” ujarnya.

Ia juga berharap adanya arahan dari pemerintah pusat guna mendukung optimalisasi tugas para petugas yang bertugas di wilayah perbatasan.

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian Kemenko Polhukam, Achmad Brahmantyo Machmud, A.Md.Im., S.Sos., M.Si., menyoroti sejumlah aspek penting terkait pengembangan dan operasional PLBN Sebatik. Ia menilai PLBN Sebatik memiliki karakteristik berbeda dibandingkan PLBN lainnya karena berbasis perairan.

“Tipologi PLBN Sebatik ini adalah perlintasan laut, berbeda dengan mayoritas PLBN darat. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus menyesuaikan konsep pelabuhan internasional dengan sistem port to port,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya pengaturan yang jelas apabila nantinya dibuka jalur domestik dan internasional secara bersamaan, termasuk pemisahan alur penumpang dan pengaturan jadwal guna menghindari percampuran.

Selain itu, ia mengingatkan perlunya penguatan sistem keamanan, pengawasan perlintasan, serta pengaturan mekanisme barang dan paket yang masuk melalui jalur laut.

Dalam kesempatan tersebut, Camat Sebatik Utara, Andi Calo, SE., M.A.P., menyampaikan dua isu strategis yang menjadi perhatian di wilayahnya.

“Pertama, terkait warga yang terdampak batas wilayah dengan Malaysia, khususnya mengenai skema ganti rugi lahan. Kedua, akses jalan menuju Kantor Camat Sebatik Utara yang saat ini sebagian masuk wilayah Malaysia, sehingga ke depan berpotensi menimbulkan kendala akses,” ungkapnya.

Camat Sebatik Tengah, Aris Nur, S.STP, turut menyampaikan usulan pembangunan pos perlintasan di beberapa titik strategis, khususnya di wilayah Sungai Limau yang memiliki mobilitas masyarakat cukup tinggi.

“Kami berharap ada pos pengawasan di jalur baru agar perlintasan masyarakat dapat terpantau dengan baik, mengingat banyak aktivitas warga di wilayah tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Sebatik Timur, Zainal Abidinsyah, SE., menekankan pentingnya percepatan legalitas operasional lintas batas.

“Harapan kami agar lintas batas ini segera resmi, sehingga masyarakat dapat keluar masuk dengan aman dan tenang. Jika terus berlarut, ini bisa menjadi potensi masalah ke depan,” tegasnya.

Kabag Tata Pemerintahan Setkab Nunukan, Muhammad Eko Agus Rhomdhanny, ST, menjelaskan bahwa Kabupaten Nunukan memiliki karakteristik wilayah perbatasan yang unik, baik darat, laut, maupun sungai.

Ia juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah pusat, khususnya terkait ratifikasi Border Crossing Agreement (BCA) serta penetapan titik lintas batas yang hingga kini masih dalam proses.

“Kami di daerah terus menyuarakan hal ini melalui forum Sosek Malindo. Namun, keputusan strategis tetap berada di tingkat pusat, sehingga diperlukan perhatian dan percepatan dari kementerian terkait,” jelasnya.

Kegiatan koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong optimalisasi PLBN Sebatik sebagai gerbang strategis perbatasan, sekaligus menjawab berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan.

Dengan adanya koordinasi dan sinkronisasi ini, diharapkan berbagai persoalan lintas batas, baik dari aspek infrastruktur, regulasi, maupun pelayanan, dapat segera menemukan solusi konkret demi mendukung kesejahteraan masyarakat perbatasan serta menjaga kedaulatan negara. (Sebatik Utara/Jefri)