DPRD Menyoroti Krisis Air Bersih, Keamanan Embung hingga Kenaikan Tarif

RRI.CO.ID. Nunukan: Wakil Ketua DPRD Nunukan, Hj. Arpiah, memberikan respon terhadap kinerja Perumda Air Minum Tirta Taka terkait pengelolaan sumber air bersih di Pulau Nunukan. Dalam wawancara terbaru, Arpiah mendesak Perumda Air Minum Tirta Taka untuk segera mencari solusi jangka panjang di luar ketergantungan pada air hujan (embung).

Arpiah menyoroti kondisi di mana masyarakat Nunukan seolah-olah hanya "membeli air hujan" melalui penampungan embung. Ia mempertanyakan langkah taktis Perumda Air Minum Tirta Taka dalam mencari sumber air alternatif, seperti eksplorasi mata air bawah tanah atau teknologi pengolahan air lainnya.

"Harus ada sumber air alternatif selain embung. Banyak perusahaan menawarkan jasa pengelolaan air menjadi layak konsumsi, bahkan limbah sekalipun bisa diolah. PDAM jangan hanya diam menunggu hujan saat kemarau panjang," tegas Arpiah. Senin (30/03/2026)

Keamanan Embung Sungai Fatimah Mengkhawatirkan

Salah satu poin paling krusial yang menjadi perhatian serius DPRD adalah kondisi Embung Sungai Fatimah. Terletak tepat di pinggir jalan raya, embung ini dinilai sangat rawan karena tidak memiliki pagar pengaman maupun petugas penjaga.

"Ini sangat berbahaya bagi pelanggan. Tanpa pengawasan, siapa pun bisa sengaja membuang kotoran atau zat berbahaya yang memicu keracunan massal. Situasinya seperti terbengkalai, padahal ini jantung distribusi air masyarakat," tambahnya.

4 RT di Sungai Fatimah Masih Belum Terlayani.

Keluhan juga datang dari warga di 4 RT wilayah Sungai Fatimah yang hingga kini belum tersentuh jaringan pipa Perumda Air Minum Tirta Taka, meski sudah bertahun-tahun mengajukan permohonan dan mengumpulkan tanda tangan.

Kendala anggaran dan pembebasan lahan yang diklaim Perumda Air Minum Tirta Taka menurut Arpiah harus dikomunikasikan dengan legislatif. "Jika terkendala dana di PUPR, sampaikan kepada kami. Ini bisa masuk dalam Pokok Pikiran (Pokir) dewan karena menyangkut hajat hidup ratusan masyarakat. Komunikasi selama ini sangat kurang," jelasnya.

Sorotan Kenaikan Tarif dan Dividen

Terakhir, Arpiah menyoroti lonjakan tagihan pelanggan di wilayah Nunukan Selatan yang naik drastis dari rata-rata Rp150.000 menjadi Rp300.000 tanpa adanya sosialisasi. Ia mencurigai kenaikan dividen Perumda Air Minum Tirta Taka didorong oleh kenaikan beban bayar masyarakat, bukan peningkatan efisiensi kinerja.

"Kami di DPRD akan melakukan cross-check. Kenaikan pembayaran harus dibarengi dengan peningkatan layanan, bukan justru membebani masyarakat di tengah krisis air," tutupnya. MM