Ongkir ke Luar Daerah Mahal, DPRD Nunukan Dorong Subsidi Angkut Barang bagi UMKM

RRI.CO.ID, Nunukan - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Nunukan Arpiah menyoroti kendala pemasaran produk yang kerap dialami oleh para pelaku usaha di perbatasan. Ia mendorong adanya alokasi subsidi ongkos kirim (ongkir) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Nunukan.

Hal tersebut disampaikan Arpiah dalam program Dialog Interaktif dalam Studio Pro 1 RRI Nunukan pada Kamis (25/6/2026). Dialog tersebut mengangkat topik bertajuk "Sensus Ekonomi 2026: Denyut Nadi Usaha Nunukan, Menuju Ekonomi Masa Depan".

Arpiah menjelaskan para pengusaha lokal, terutama di wilayah perbatasan dan terpencil Nunukan, kerap kali terbentur biaya pengiriman barang yang sangat tinggi. Ia mencontohkan salah satu kasus di mana sebuah UMKM lokal mendapatkan pesanan besar sebanyak 500 bungkus amplang untuk dikirim ke Jakarta.

Namun sayangnya, tingginya ongkos kirim menjadi batu sandungan besar dalam proses negosiasi kelanjutan bisnis antara penjual dan pembeli tersebut.

"Kualitas produk kita sebenarnya mampu bersaing dan potensinya sangat ada. Salah satu contohnya saat ada pesanan hingga 500 bungkus amplang, kendala utama yang muncul pada proses tawar-menawar kelanjutannya adalah ongkos kirim yang terlalu besar. Hal-hal teknis seperti logistik ini yang menjadi tantangan riil di lapangan," ujar Arpiah.

Oleh karena itu, Arpiah memandang pentingnya pendataan yang akurat melalui Sensus Ekonomi (SE) 2026. Menurutnya, hasil sensus ini akan dijadikan acuan utama bagi DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran (budgeting), terutama untuk mengevaluasi dan menyetujui program-program yang diusulkan pemerintah daerah agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

"Data tersebut menjadi acuan penting bagi kami untuk memastikan bahwa program dan anggaran yang diajukan oleh dinas terkait benar-benar tepat sasaran," jelasnya.

"Misalkan ada program pengembangan produk UMKM untuk wilayah pedalaman seperti Krayan atau Lumbis yang membutuhkan biaya transportasi besar. Melalui pertimbangan data yang akurat, kami di legislatif dapat mengusulkan atau menyetujui (meng-ACC) usulan pemerintah berkaitan dengan subsidi angkut barang ke wilayah-wilayah tersebut," lanjutnya.

Di sisi lain, DPRD Nunukan saat ini tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Regulasi ini dirancang untuk memberikan payung hukum dan perlindungan bagi pelaku UMKM, sekaligus mendongkrak daya saing talenta lokal di kancah yang lebih luas.

"Kami perlu tahu pasti seberapa besar bantuan modal atau jenis program apa yang paling mereka butuhkan untuk meningkatkan kemampuan usahanya. Semua gambaran itu hanya bisa kita peroleh jika kita memiliki basis data yang akurat dari Sensus Ekonomi ini," ucapnya.