DPRD Kaltara Desak Perbaikan Pelabuhan PLBL Lim Hie Djung Nunukan

RRI.CO.ID Nunukan : Pelabuhan PLBL Lim Hie Djung Nunukan merupakan salah satu akses transportasi laut yang sangat vital bagi masyarakat Kalimantan Utara. Aktivitas di pelabuhan tersebut mencapai sekitar 500 hingga 600 orang per hari dan dapat meningkat pada hari-hari tertentu. Karena itu, pemerintah dinilai perlu menjadikan perbaikan fasilitas pelabuhan sebagai skala prioritas.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Arming, SH mendesak pemerintah segera melakukan perbaikan fasilitas Pelabuhan PLBL Lamijung Nunukan yang mengalami kerusakan. Menurutnya, kondisi ponton yang terus mengalami kerusakan tidak boleh dibiarkan karena menyangkut keselamatan masyarakat dan kelancaran konektivitas transportasi laut di wilayah perbatasan.

Ia juga mengapresiasi petugas dan pegawai PLBL Nunukan yang selama ini berupaya memperbaiki kerusakan secara swadaya. Para pegawai bahkan mengumpulkan dana pribadi dan melakukan berbagai upaya sederhana untuk menjaga fasilitas tetap dapat digunakan. Namun, menurut Arming, langkah tersebut tidak dapat menjadi solusi jangka panjang karena kerusakan ponton dan fasilitas lainnya membutuhkan penanganan pemerintah secara menyeluruh.

Arming menilai persoalan kerusakan pelabuhan bukan sekadar masalah teknis infrastruktur, melainkan berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan keselamatan masyarakat. Kondisi ponton yang keropos, atap yang rusak, serta ancaman akibat arus dan cuaca yang tidak menentu dinilai memiliki risiko besar bagi pengguna jasa pelabuhan. Pemerintah diminta tidak menunggu terjadinya kecelakaan baru melakukan perbaikan.

Sebagai anggota Komisi III DPRD Kaltara, Arming menyatakan akan melakukan monitoring bersama jajaran Komisi III untuk melihat langsung kondisi PLBL Nunukan. Ia juga berkomitmen memperjuangkan penganggaran perbaikan pelabuhan dalam pembahasan APBD 2027 melalui fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat, perlu bersinergi menangani persoalan tersebut.

Arming menegaskan, pembangunan infrastruktur harus mengutamakan keselamatan dan kepentingan masyarakat. Ia berharap kerusakan PLBL Lamijung segera mendapat perhatian serius sehingga aktivitas transportasi dan perekonomian masyarakat tetap berjalan aman. Pemerintah juga diingatkan agar tidak menunggu terjadinya korban sebelum mengambil langkah perbaikan terhadap fasilitas vital di wilayah perbatasan.