RRI.CO.ID, Nunukan - Warga Krayan Selatan kini menghadapi krisis akses transportasi setelah jalan penghubung antar kecamatan di wilayah tersebut rusak parah selama enam bulan terakhir. Kondisi ini mengakibatkan distribusi logistik terhambat, aktivitas ekonomi terganggu, hingga harga kebutuhan pokok terus melonjak.

Curah hujan tinggi mengakibatkan jalan tanah sepanjang 43 kilometer yang menghubungkan Krayan Induk dengan Krayan Selatan berubah menjadi kubangan lumpur. Akibatnya, kendaraan pengangkut barang maupun masyarakat kesulitan melintas.

Camat Krayan Selatan, Oktavianus, mengatakan perjalanan yang biasanya hanya membutuhkan waktu sekitar dua jam kini bisa berlangsung hingga empat bahkan enam hari. Hal ini berdampak pada distribusi logistik yang nyaris lumpuh.

"Sebenarnya kalau normalnya kan cuma 2 jam saja, tapi karena susah dilewati jadinya lama, berhari-hari. Ada juga sopir yang tidak mau karena dampaknya kendaraan mereka cepat rusak," kata Oktavianus, Rabu (15/7/2026).

Menurut Oktavianus, kerusakan jalan ini sudah berulang kali diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun melalui aspirasi anggota DPRD. Namun hingga saat ini, belum ada perbaikan yang mampu mengatasi persoalan tersebut.

Baru-baru ini, pemerintah kecamatan bersama masyarakat juga mengikuti rapat dengar pendapat dengan DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Pertemuan itu dilakukan untuk mencari solusi karena jalan tersebut menjadi jalur utama distribusi barang dan penopang aktivitas ekonomi warga.

"Hasilnya kemarin itu, kita dijanjikan untuk perbaikan jalan di anggaran perubahan tahun ini. Mudah-mudahan bisa direalisasikan karena tidak ada jalan lain sudah kalau jalanj itu tidak bisa diakses," ujarnya.

Lebih lanjut Oktavianus menjelaskan kerusakan jalan juga berdampak langsung pada kenaikan harga kebutuhan pokok di Krayan Selatan. Salah satunya harga gula pasir yang kini mencapai sekitar 30 ribu rupiah per kilogram akibat biaya angkut barang yang terus meningkat.

Pemerintah kecamatan berharap perbaikan jalan dapat segera direalisasikan melalui anggaran perubahan tahun ini. Warga menilai pemulihan akses tersebut menjadi kebutuhan mendesak agar distribusi logistik kembali lancar dan roda perekonomian masyarakat kembali normal.