RRI.CO.ID, Nunukan-Tim Kementerian Pertahanan RI melakukan pertemuan bersama Pemerintah Daerah terkait monitor outcome Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP) di Kabupaten Nunukan. Kepala Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi, dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisi Antarlaksana Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Kolonel Agus Wahyudi mengatakan Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP) yang sudah dibangun oleh Kementrian Pertahanan utamanya untuk memudahkan Satgas Pamtas melaksanakan patrol perbatasan, kemudian memudahkan distribusi logistik, namun seiring berjalannya waktu tidak menutup kemungkinan masyarakat juga menggunakannya, hal tersebut dapat dilihat manfaatnya, apakah bisa berdampak kepada pemenuhan tiga layanan masyarakat itu yakni kesehatan pendidikan dan ekonomi.

“Tim kami sudah turun di lapangan untuk survei langsung wawancara dengan warga masyarakat disana, tentunya harapan kita kedepan tentunyakan harus lebih meningkat lagi, memang Kemenhan itu akan membangun sepanjang Kalimantan ini 2019 kilometer perbatasan dengan Malaysia namun sekarang baru terbangun 1.000 sekian kilometer”, ucapnya,Kamis, (12/02/2026).

Harapan kedepan pembangunan berlanjut hal ini terkait dengan bagaimana mempertahankan wilayah Indonesia, kemudian personel Satgas Pamtas mudah melakukan patroli diperbatasan, yang dulunya hanya bisa berjalan kaki, kini bisa mengunakan kendaraan.

“Ini kan juga bagaimana nanti mereka juga bisa mengamankan adanya titik-titik rawan terjadinya penyelundupan segala macam, orang meanfaatkan jalur-jalur tikus itu untuk namanya juga di perbatasan dipakai untuk menyelundupkan barang atau mungkin narkotika segala macam, contoh waktu itu di Entikong ditemukan ada sekian kilo narkoba melalui jalur tikus”, ujarnya.

Ia menekankan bagaimana membentengi masyarakat di perbatasan terkait dengan adanya kegiatan-kegiatan yang merusak generasi muda. Oleh sebab itu berharap pembangunan jalan dapat tersambung, apalagi Kemenhan memfokuskan pembangunan di perbatasan segera selesai dengan menyesuaikan anggaran. (DR).