RRI.CO.ID, Nunukan - Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) berpendidikan sarjana menjadi kendala dalam penguatan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Nunukan. Hal ini mempengaruhi upaya pemerintah daerah dalam menyiapkan tenaga pendamping yang kompeten di tingkat desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Nunukan, Helmi Pudaaslikar, mengatakan keterbatasan tersebut berasal dari minimnya PPPK yang berlatar belakang pendidikan sarjana. Padahal, kebutuhan tenaga pendamping dinilai cukup mendesak.

“Nah itu sekarang masih menjadi kendala kita karena tidak semua PPPK berlatar belakang pendidikan sarjana,” kata Helmi, Selasa (14/4/2026).

Namun demikian, DPMD Nunukan tetap menetapkan tiga bidang utama yang harus didampingi dalam koperasi desa. Ketiga bidang tersebut meliputi administrasi, manajemen koperasi, serta logistik dan keuangan.

Penempatan tenaga pendamping di tiga sektor ini dinilai krusial untuk menjaga tata kelola koperasi tetap berjalan. Pemerintah daerah menilai ketiga aspek tersebut berkaitan langsung dengan pengelolaan koperasi di desa.

“Jadi, 3 ini memang dianggap krusial dalam koperasi, makanya ASN yang ditugaskan ya sekitar 3 orang,” ujarnya.

Sebagai langkah penyesuaian, DPMD Nunukan akan mengusulkan opsi penugasan PPPK dengan kualifikasi pendidikan diploma hingga SMA. Usulan ini dilakukan untuk menutup kekurangan tenaga yang tersedia di lapangan.

Selain itu, PPPK yang diberdayakan diprioritaskan berasal dari wilayah koperasi masing-masing. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat adaptasi kerja meski keterbatasan kualifikasi pendidikan masih menjadi tantangan.