RRI.CO.ID. Nunukan: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan berkomitmen menuntaskan persoalan carut-marut data penerima Bantuan Sosial (Bansos). Di bawah instruksi langsung Bupati Nunukan, langkah strategis kini tengah dijalankan untuk memastikan setiap bantuan yang mengalir tepat sasaran dan tidak lagi terhambat oleh data yang tidak valid.
Sebagai wujud keseriusan, Bupati Nunukan telah menugaskan khusus Pj. Sekda bersama Bappeda Nunukan untuk merumuskan sistem verifikasi data yang memiliki tingkat presisi tinggi. Langkah ini bertujuan mengakhiri fenomena warga "numpang alamat" yang selama ini menjadi parasit dalam distribusi bantuan.
Kepala Bidang Limjamsos Dinsos Nunukan, Totok Suprapto menyatakan bahwa pemutakhiran data ini akan diperkuat melalui kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Nunukan.
"Pendataan besar-besaran dijadwalkan mulai pertengahan Februari hingga awal Maret 2026. BPS akan melatih langsung petugas kelurahan dan desa. Hasilnya nanti akan langsung terintegrasi dengan sistem pusat melalui aplikasi khusus," jelas Totok. Kamis (27/02/2026)
Kecamatan Nunukan & Nunukan Selatan Jadi Pilot Project
Mengingat mobilitas penduduk yang sangat dinamis, verifikasi tahap awal akan difokuskan di dua wilayah utama: Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan. Fokus utamanya adalah validasi KTP vs Domisili Riil. Melalui operasi ini, pemerintah akan menyaring:
• Warga yang hanya menumpang alamat (tidak tinggal di lokasi).
• Data warga yang telah meninggal dunia namun masih terdaftar aktif.
• Warga yang benar-benar layak namun selama ini terabaikan.
Efek Domino bagi PBI Daerah dan Perengkingan Desil
Akurasi data ini nantinya tidak hanya untuk pembagian sembako, tetapi menjadi dasar vital bagi program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah. Dengan sistem baru, perengkingan Desil (1-10) akan terjadi secara otomatis dan transparan. Targetnya jelas: memastikan kuota Desil 1-4 diisi oleh mereka yang benar-benar membutuhkan tanpa ada data yang tumpang tindih.
Kontrol Sosial: Libatkan Karang Taruna hingga Tokoh Masyarakat
Pemkab Nunukan menyadari bahwa validasi terbaik lahir dari mata masyarakat sendiri. Oleh karena itu, tim verifikasi lapangan tidak hanya terdiri dari birokrat dan pegawai Dinas Sosial tetapi juga membuka ruang bagi Karang Taruna, Tokoh Masyarakat dan elemen warga lainnya.
Keterlibatan aktif masyarakat ini diharapkan menjadi instrumen kontrol sosial agar data yang dihasilkan mencerminkan kondisi ekonomi riil di lapangan, sekaligus menghapus kecemburuan sosial akibat data yang tidak sinkron. MM