Ketimpangan Penguasaan Lahan, YLBHI Kritisi Reforma Agraria

KBRN, Jakarta: Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur menyampaikan catatan kritis terkait konflik agraria yang masih dirasakan hingga saat ini. Pertama ketimpangan penguasaan lahan antara pengusaha besar khususnya perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat. 

Total ada sebanyak 25 grup perusahaan kelapa sawit yang menguasai lahan seluas 5,1 juta hektar. Adapun 5 besar grup ini antara lain, Golden Agri Resources atau Sinar mas dengan 502.847 hektar, kemudian IndoAgri dengan 387.937 hektar, Astra Agro Lestari dengan penguasaan 297.011 hektar, Grup Sime Darby dengan 279.691 Hektar dan Bumitama Agri dengan pengusaan lahan seluas 233.000 hektar.

“Ini pertama bagaimana faktanya penguasaan lahan untuk sawit. Bagaimana 25 grup perusahaan sawit menguasai lahan hampir 5 juta hektar atau hampir menguasai setengah pulau jawa. Jadi itu hanya dikuasai oleh 10 grup 2.5 juta. Jadi sangat timpang penguasaan oleh pengusaha kelapa sawit,” papar Isnur melalui keterangan persnya secara daring dalam peringatan Hari Tani Nasional, Jumat (25/9/2020).

Kemudian ketimpangan penguasaan tanah di kawasan hutan. Dalam data yang dipegang YLBHI sampai 2018 lalu sebanyak 40.46 juta hektar lahan di kawasan hutan dikuasai oleh usaha besar, sedangkan masyarakat hanya menguasai 1.47 hektar.

Kondisi ini kata Isnur diperparah dengan adanya rencana perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) menjadi 90 tahun lamanya melalui Omnibuslaw.

“Lihat ini data Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam KPK pada 2018, bagaimana untuk pengusaha besar sangat besar sementara untuk masyarakat sangat kecil lahannya,” tuturnya.

“Dan ini sekarang sangat khawatir karena HGU di perpanjang jadi 90 tahun di RUU omnibuslaw. Sangat menghkawatirkan, jadi ketimpangan yang kita hadapi kedepan akan semakin besar gebnya,” jelasnya.

Namun sayangnya, upaya penyelesaian konflik agrarian ini dinilai kurang maksimal. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) cenderung normatif ketika dihadapkan dengan laporan-laporan konflik agraria yang terjadi di berbagai daerah.

Lebih lanjut, Isnur ingin agar realisasi pelepasan kawasan hutan 4.1 juta hektar dan juga perhutanan sosial seluas 12.7 hektar segera dilakukan. Mengingat program itu dimuat dalamm nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menenangan Nasional (RPJMN) Pemerintahan Presiden, Joko Widodo dan Wakil Presiden, Marruf Amin. Namun hingga kini kabra dari program tersebut dinilainya belum ada kejelasannya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00