Kasus Pelanggaran HAM di Aceh Belum Sampai ke Level Pengadilan

KBRN, Banda Aceh : Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (KontraS) Aceh menyebutkan, masih banyak kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang terjadi pada masa konflik Aceh belum berhasil terungkap dan diadili hingga ke Pengadilan.

Padahal, dari sejumlah data berbagai versi lembaga yang mencatat korban pelanggaran HAM di Aceh pada masa konflik mencapai 30-35 ribu orang.

Koordinator KontraS Aceh Hendra Saputra mengatakan, hingga saat ini belum ada data yang real yang dikeluarkan oleh Negara terkait jumlah kasus dan korban pelanggaran HAM masa konflik Aceh.

“Kalau catatan resmi berapa jumlah korban versi Negara sampai sekarang belum ada. Berapa jumlah korban penghilangan paksa, pelecehan seksual, dan permbunuhan, itu tidak ada. Yang ada hari ini adalah data perlembaga-lembaga , misal KontraS Aceh berhasil menghimpun dan verifikasi terhadap 204 data korban penghilangan paksa, kita hanya sampai korban penghilangan paksa,” beber Hendra di Banda Aceh, Rabu (11/12/2019).

Tapi versi lembaga lain, sebut Hendra ada yang menyebutkan puluhan kasus. Sementara Menurut versi Amnesty Internasional jumlah korban yang terdampak konflik antara RI-GAM mencapai puluhan ribu.

“Misal kita baca buku Aceh Bersimbah Darah dan hasil riset-riset orang ada puluhan. Itu hasil riset dari Amnesty Internasional 30-35 ribu korban konfik yang terjadi. Belum lagi versi dari lembaga-lembaga lain,” kata Hendra.

Ada beberapa kasus yang telah diadvokasi oleh Komnas HAM hingga ke tingkat proses hukum, namun diakui Hendra, masih jalan di tempat.

“Kalau dalam konteks Aceh sampai saat ini belum ada kasus pelanggaran HAM yang sampai ke Pengadilan, hanya saja lima kasus itu dilakukan proses penyelidikan hingga sampai penyelidikan Pro Justitia oleh Komnas HAM. Itu ada kasus Jambo Kupok, Bumi Flora, Timang Gajah, Simpang KKA, dan Rumoh Gedong,” ungkapnya.

Namun dari lima kasus ini, tiga kasus diantaranya sudah selesai dan diserahkan di level kejaksaan. “Tapi hanya mandeg di Jaksa belum ada tindak lanjut apapun sampai sekarang. Ini yang mesti kita sayangkan, padahal ada beberapa kasus lain, seperti tragedi Tgk Bantaqiah dan peristiwa penyiksaan di Pinto Sa Pidie, dan masih ada beberapa kasus lainya yang belum terungkap,” kata Hendra.

Hendra berharap kepada pemerintah untuk memberikan perhatian serius terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh, karena ini sebagai wujud komitmen penegakan hukum dan merawat perdamaian Aceh.  

“Makanya kita berharap Negara hadir untuk mendata ini, sebenarnya Negara sudah berupaya hadir melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, tapi masih tertatih-tatih,” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar