Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim Diluncurkan

KBRN, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyambut baik keberhasilan penyusunan dokumen Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN-GPI). Penyusunan secara resmi dilakukan di Jakarta, Kamis (28/03/2024).

Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, RAN GPI menjadi upaya dalam penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. "Nantinya melalui strategi dan kegiatan RAN GPI ini akan diuraikan secara sistematis," kata Siti dalam keterangannya, dikutip Minggu (31/3/2024).

Menurutnya, dengan adanya RAN GPI ini, maka telah ada pandangan untuk mendorong peran dan kapasitas kemampuan perempuan. Utamanya dalam konteks agenda-agenda aksi iklim di Indonesia.

Dia juga mempersilahkan tim pelaksana RAN GPI dari Kementerian/Lembaga untuk dapat berkonsultasi mengenai pengendalian perubahan iklim dan target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. Utamanya, dengan Rumah Kolaborasi Konsultasi Iklim dan Karbon (RK2IK) yang ada di KLHK.

"Peran penting perempuan harus didorong dalam agenda-agenda pengendalian perubahan iklim. Karena perempuan adalah elemen masyarakat yang paling terdampak bencana akibat perubahan iklim," katanya, mengungkapkan.

Dia berharap ke depan kondisi lingkungan Indonesia akan semakin baik di tangan-tangan perempuan hebat Indonesia. "Semoga dengan tangan perempuan hebat Indonesia, kondisi di Tanah Air akan semakin baik," ucapnya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengucapkan terima kasih kepada Menteri LHK. Utamanya, dalam mencapai keberhasilan penyusunan dokumen RAN GPI.

"Ini jadi momen bersejarah untuk mencapai kesetaraan gender dan perlindungan anak. Khususnya dalam kaitan pengendalian perubahan iklim," kata Bintang.

Menurutnya, dokumen RAN GPI adalah bentuk kerja bersama dalam mendukung kontribusi perempuan dan anak untuk mencegah perubahan iklim. Karena, lanjut dia, perempuan dan anak jumlahnya mencapai 2/3 penduduk Indonesia.

Hal ini, kata Bintang, juga menjadi tantangan bagi perempuan dan anak untuk melakukan aksi pencegahan perubahan iklim. Terlebih di tengah budaya masyarakat yang masih meminggirkan peran perempuan dalam pembangunan bangsa.

"Perempuan jangan hanya dijadikan obyek dari pengendalian perubahan iklim. Tapi harus mulai menjadi subyek," ucap Bintang.