Pemerintah: Jalan-Jembatan Nasional Sumatra Telah Pulih 100 Persen

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah menyatakan pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan nasional di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra telah pulih 100 persen. Infrastruktur tersebut meliputi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Demikian disampaikan Juru Bicara Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Amran, dalam konferensi pers Pascabencana Alam Sumatra di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Ia mengatakan capaian tersebut mencakup seluruh jalan nasional dan jembatan nasional di wilayah terdampak.

"Untuk infrastruktur jalan nasional dan jembatan nasional itu sudah 100 persen hingga hari ini," kata Amran. Ia mengatakan pemerintah kini memfokuskan perhatian pada pemulihan jalan dan jembatan daerah.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan konektivitas masyarakat di wilayah terdampak kembali berjalan optimal. Untuk jalan daerah, progres pemulihan di Aceh telah mencapai 94,20 persen, Sumatra Utara 98,53 persen, dan Sumatra Barat 83,23 persen.

Sementara itu, pemulihan jembatan daerah mencapai 58,93 persen di Aceh, 93,98 persen di Sumatera Utara, dan 59,50 persen di Sumatera Barat. Menurut Amran, percepatan pemulihan jembatan terus dilakukan, termasuk dengan dukungan TNI Angkatan Darat dan Polri dalam pembangunan jembatan Bailey.

"Jembatan daerah ini berprogres dan akan terus diupayakan hingga tuntas secepatnya," ujar Amran yang juga Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. Selain infrastruktur transportasi, pemerintah juga terus mempercepat pemulihan hunian masyarakat terdampak bencana.

Dari target pembangunan 57.027 unit hunian tetap (huntap), sebanyak 2.085 unit telah selesai dibangun hingga 5 Oktober 2026. Sementara itu, pembangunan hunian sementara (huntara) hampir seluruhnya rampung.

Dari target 20.803 unit, sebanyak 20.770 unit atau sekitar 99,8 persen telah selesai. Amran menjelaskan pembangunan huntap membutuhkan sejumlah tahapan, mulai dari penyiapan lahan hingga pembangunan fisik.

Karena itu, proses pembangunan terus dikawal agar berjalan bertahap dan memberikan kepastian tempat tinggal bagi masyarakat terdampak. "Capaian ini terus ditingkatkan karena masyarakat membutuhkan kepastian tempat tinggal tentunya, dan kita berharap bahwa ini akan selesai tepat pada waktu yang ditentukan," katanya.

Pemulihan layanan dasar juga terus menunjukkan perkembangan. Pemerintah menyatakan fasilitas kesehatan dan pendidikan di wilayah terdampak telah kembali berfungsi secara fungsional 100 persen.

Dari 1.593 rumah ibadah yang terdampak, sebanyak 1.558 unit telah kembali beroperasi. Adapun pemulihan 490 lembaga pendidikan keagamaan masih dilakukan melalui proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Layanan dasar lainnya, seperti listrik, SPBU, dan akses internet di Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat juga telah berfungsi 100 persen. Di sisi lain, normalisasi sungai dan muara masih terus dilakukan sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko bencana lanjutan.

Satgas PRR menyatakan akan terus mengawal penyelesaian infrastruktur daerah, pembangunan hunian. Serta normalisasi sungai dan muara.

Percepatan tersebut dilakukan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat dituntaskan sesuai target. Sekaligus memastikan masyarakat terdampak kembali mendapatkan konektivitas, hunian, dan layanan dasar secara optimal.