Wamendagri: Pemerintah Siap Bahas RUU Pemilu

RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Di mana rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi II DPR RI.

“Kami telah berkomunikasi dengan pimpinan Komisi II DPR RI terkait agenda pembahasan RUU Pemilu. Dan kami siap untuk menulai pembahasan-pembahasan,” kata Bima saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2026.

Menurutnya, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Namun, ia belum merinci isu-isu tersebut karena pembahasan resmi belum dimulai.

Bima menyebut salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary thresholdatau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.

“Sejauh ini yang selama ini menjadi atensi publik yaitu parliamentary threshold. Kemudian teknis pemilihannya mengenai pengaturan penyelenggara, daerah pemilihan,” ujarnya.

Terkait apakah parliamentary threshold akan dipertahankan atau disesuaikan, Bima meminta publik menunggu pembahasan resmi antara pemerintah dan DPR. “Belum dimulai pembahasan resminya, kita tunggu saja,” katanya.

Bima juga menegaskan pemerintah belum sampai pada pembahasan terkait kajian atau arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai isu tersebut. Ia menyebut komunikasi yang dilakukan sejauh ini masih bersifat informal.

“Seperti disampaikan Pak Dasco, belum ke sana. Kemarin kami masih berkomunikasi secara informal tentang isu-isu strategis yang lainnya,” ujar Bima.