Zulhas Ungkap Pemangkasan Aturan Bikin RI Stop Impor 7 Pangan, Apa Saja?
- 04 Okt 2026 14:20 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Indonesia telah berhasil menghentikan impor tujuh komoditas pangan utama sebagai pencapaian signifikan dalam upaya swasembada pangan nasional.
- Pemerintah menyederhanakan berbagai aturan yang sebelumnya dianggap sebagai hambatan terhadap peningkatan produksi pangan dalam negeri.
- Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan tugasnya untuk mengawal program tersebut dan mengatasi berbagai hambatan koordinasi antara pemerintah daerah, pusat, dan antarkementerian.
RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan, Indonesia berhasil menghentikan impor tujuh komoditas pangan utama. Capaian ini terwujud setelah pemerintah menyederhanakan berbagai aturan yang dinilai menghambat produksi nasional.
"Menko Pangan itu tugasnya mengawal dan memastikan program ini berhasil, itu tugas saya. Oleh karena itu banyak bottlenecking antara pemerintah daerah pusat atau antarkementerian itu," kata pria yang akrab disapa Zulhas ini dalam pernyataannya di Jakarta, dikutip Minggu, 4 Oktober 2026.
Salah satu aturan yang dipangkas berkaitan dengan distribusi pupuk. Zulhas menyebut sebelumnya terdapat 145 aturan yang membuat penyerapan pupuk di tingkat petani rendah.
"Misalnya saya ambil contoh, kenapa kita bisa cepat swasembada pangan?. Wah, pupuk, kita lihat paparan pupuk, ruwet aturannya, yang terserap cuma terserap 6 juta ton di 2024," ucapnya.
menurutnya, pemerintah kemudian memangkas aturan tersebut menjadi hanya tiga aturan. Langkah itu disebut meningkatkan penyerapan pupuk dari sekitar enam juta ton pada 2024 menjadi 9,5 juta ton pada 2025.
"Kita pelajari ada 145 aturan, saya rapat di sini, tiga kali rapat, putus. Dari 145 aturan kita ubah menjadi tiga, tinggal tiga," ujar Zulhas.
"Pupuk dari 6 juta menjadi terserap di 2025 9,5 juta. Apa yang terjadi, produksi naik," ucap Zulhas, melanjutkan.
Selain pupuk, pemerintah menyederhanakan aturan terkait pembangunan irigasi. Sebelumnya, pembangunan irigasi terkendala pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten dan provinsi.
Melalui revisi Peraturan Presiden, pemerintah pusat kini dapat langsung turun tangan dalam perbaikan irigasi. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat peningkatan produksi pangan.
Pemerintah juga mengubah ketentuan harga gabah petani. Harga yang sebelumnya Rp5.500 dengan ketentuan kadar air 14 persen diubah menjadi Rp6.500 tanpa ketentuan kualitas.
"Begitu juga harga gabah, dari Rp 5.500 kadar air 14, kita ubah menjadi harga Rp 6.500 any quality, nggak pakai kadar air. Petani harganya bagus, nggak repot, sehingga dia nanam padinya bagus, naik produksi," kata Zulhas.
Berbagai kebijakan tersebut disebut berdampak pada produksi beras nasional. "Tahun 2025 kita surplus 4,2 juta, tahun 2024 kita impor 4,5 juta," ujarnya.
Penguatan ketahanan pangan juga dilakukan dari tingkat desa. Pemerintah menyatakan desa sudah diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus penyangga ketahanan pangan nasional.
"Zaman Pak Prabowo ini kan ada Asta Cita keenam tentang desa kan, membangun dari desa dan dari bawah. Ini dua kunci nih, pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan," kata Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.
Yandri juga mengingatkan pentingnya memperkuat perekonomian desa untuk mencegah urbanisasi. Menurutnya, pembangunan desa perlu menjadi perhatian agar potensi ekonomi masyarakat tidak terabaikan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....