Tiba di Istana, Menkes dan Dirut BPJS akan Laporkan Keuangan ke Presiden
- 28 Sep 2026 17:08 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 28 September 2026 untuk membahas kondisi keuangan BPJS Kesehatan.
- Presiden menginginkan pembaruan mengenai kondisi keuangan BPJS termasuk proyeksi keuangan untuk tahun 2027 dan tahun-tahun berikutnya.
- Pemerintah telah menyetujui injeksi dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan guna memperkuat keuangan organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 28 September 2026. Pertemuan tersebut membahas kondisi keuangan BPJS Kesehatan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menkes mengatakan Presiden ingin mendapatkan pembaruan mengenai kondisi keuangan BPJS, termasuk proyeksi untuk 2027 dan tahun-tahun berikutnya. Pemerintah sebelumnya telah menyetujui injeksi dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS.
“Ini kan kemarin sudah disetujui injeksi Rp20 triliun ke BPJS. Saya dengan Pak Suahasil dan juga Pak Imin, ini akan memperbaiki kondisi keuangan BPJS tahun ini,” ujar Budi setibanya di Istana Kepresidenan sekitar pukul 15.00 WIB.
Budi mengungkapkan Presiden juga ingin memastikan perbaikan keuangan BPJS tidak hanya berdampak pada kondisi finansial. Pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas pembayaran kepada rumah sakit dan pelayanan rumah sakit kepada peserta.
“Presiden pengen di-update, bagaimana kondisi keuangan BPJS 2027 dan seterusnya karena itu harus diperbaiki,” katanya. Pemerintah tidak ingin peningkatan pembayaran kepada rumah sakit tidak diikuti perbaikan akses layanan kesehatan.
“Kalau bisa perbaikannya bukan hanya keuangannya saja, tapi bagaimana BPJS bisa meningkatkan kualitas pelayanannya ke RS-RS. Kualitas pembayarannya ke RS dan rumah sakit bisa meningkatkan kualitas pelayanannya ke masyarakat,” ujar Budi.
Ia menyoroti sejumlah persoalan layanan yang masih menjadi keluhan masyarakat di rumah sakit. Keluhan tersebut antara lain waktu antrean yang panjang, perbedaan akses layanan bagi peserta BPJS, hingga kualitas pelayanan yang dinilai belum sesuai harapan.
“Jangan sampai kita sudah tingkatkan pembayarannya, tapi masyarakat antreannya tetap lama. Masyarakat dibeda-bedakan kalau BPJS lebih sulit aksesnya,” katanya.
Budi mengatakan persoalan kualitas layanan tersebut menjadi salah satu hal yang ingin diperbarui kepada Presiden dalam pertemuan tersebut. Pemerintah ingin memastikan perbaikan kondisi BPJS berdampak langsung terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dan pembahasan lebih lanjut bersama Presiden. Ia menyebut laporan yang disampaikan mencakup berbagai aspek terkait BPJS Kesehatan.
“Kita laporkan semuanya soal BPJS Kesehatan. Capaian-capaian dan pelayanan-pelayanan sehingga nanti bisa mendapatkan arahan dari Presiden,” ujarnya.
Sejumlah menteri juga hadir dalam agenda di Kompleks Istana Kepresidenan tersebut. Mereka antara lain Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....