Senator Fahira Dorong FSAT Bawa Suara Daerah ke Diplomasi Asia Tenggara

RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mendorong Forum Senat Asia Tenggara (FSAT) dirancang bukan sekadar sebagai forum pertemuan antarparlemen, tetapi memiliki nilai tambah yang mampu membawa persoalan konkret daerah ke dalam agenda kerja sama regional.

Fahira menyampaikan lima penguatan dalam pengembangan Kerangka Konseptual FSAT saat Forum Konsultasi dan Pembahasan Kerangka Konseptual FSAT di Batam, Kepulauan Riau, Kamis 24 September 2026.

“FSAT harus punya nilai tambah yang jelas. Jangan sampai hanya menjadi forum baru yang menambah kalender pertemuan. Kehadirannya harus mampu membawa persoalan konkret daerah ke meja kerja sama regional dan menghasilkan tindak lanjut yang dapat diukur,” ujar Fahira.

Menurutnya, diplomasi parlemen semakin penting karena pembangunan daerah kini berkaitan erat dengan dinamika lintas negara. Mulai dari perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, kemaritiman, konektivitas hingga kawasan perbatasan.

Dalam konteks itu, DPD RI memiliki kekhasan karena membawa representasi daerah. Perspektif tersebut, kata Fahira, dapat menjadi kontribusi tersendiri dalam kerja sama regional Asia Tenggara.

Fahira menilai Kepulauan Riau menjadi lokasi yang relevan untuk menguji konsep tersebut. Letaknya yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia serta pengalaman kerja sama lintas batas menunjukkan bahwa sejumlah persoalan pembangunan daerah memiliki dimensi regional.

Namun, ia mengingatkan ASEAN telah memiliki ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) sebagai wadah kerja sama parlemen nasional. Karena itu, FSAT harus memiliki ruang yang berbeda dan tidak mengambil alih peran AIPA.

“Karena AIPA sudah memiliki peran yang kuat, FSAT hadir bukan untuk menggantikannya. Justru kekhasan FSAT harus dicari pada ruang yang belum banyak disentuh, terutama representasi wilayah dan bagaimana kepentingan daerah dapat lebih terartikulasikan dalam diplomasi parlemen,” katanya.

Fahira kemudian menyampaikan lima penguatan yang perlu didalami dalam penyusunan Kerangka Konseptual FSAT. Pertama, mempertegas representasi wilayah dan kepentingan daerah sebagai nilai tambah utama FSAT.

Menurut Fahira, identitas FSAT perlu dibangun dari karakter senat atau majelis tinggi di sejumlah negara yang memiliki hubungan erat dengan representasi wilayah. Isu konektivitas perbatasan, ekonomi maritim, perdagangan lintas batas, lingkungan, mobilitas masyarakat, pariwisata, hingga ekonomi digital dinilai dapat menjadi ruang kontribusi yang membedakan FSAT dengan forum parlemen regional lainnya.

“Suara daerah harus naik kelas. Persoalan yang dirasakan masyarakat di wilayah perbatasan atau kepulauan harus mempunyai jalur untuk masuk menjadi perhatian regional,” ujarnya. Kedua, desain keanggotaan harus adaptif terhadap keragaman sistem parlemen Asia Tenggara.

Fahira mengingatkan tidak seluruh negara di Asia Tenggara memiliki sistem bikameral atau majelis tinggi. Karena itu, kerangka FSAT perlu mempertahankan identitas sebagai forum senat, sekaligus membuka ruang partisipasi bagi negara dengan sistem parlemen unikameral.

Model keanggotaan berlapis atau partisipasi sebagai mitra dan pengamat, menurut Fahira, dapat menjadi salah satu opsi untuk dikaji lebih lanjut. Ketiga, membangun mekanisme yang jelas dari aspirasi daerah menuju agenda regional.

Fahira mengusulkan adanya mekanisme yang memungkinkan persoalan daerah dipetakan, diuji relevansi lintas batasnya, dibawa ke agenda FSAT, kemudian hasil pembahasannya dikembalikan kepada daerah dalam bentuk tindak lanjut.

Salah satu model yang dapat diuji adalah regional issue brief yang dilengkapi indikator manfaat bagi daerah dan follow-up dashboard.

“Kita perlu mengetahui isu apa yang dibawa daerah, apa yang dibahas, siapa yang menindaklanjuti, dan apa hasilnya. Diplomasi harus mempunyai jejak manfaat yang bisa ditelusuri,” katanya.

Keempat, memulai agenda dari persoalan lintas batas yang konkret. Menurut Fahira, FSAT dapat menguji relevansinya melalui persoalan nyata yang membutuhkan perhatian parlemen lintas negara.

Pengalaman Kepulauan Riau dalam kerja sama Sosek Malindo, hubungan Batam-Singapura-Johor, investasi, konektivitas digital, pariwisata, dan isu maritim dapat menjadi laboratorium awal. Melalui agenda tersebut, diplomasi parlemen diharapkan dapat membantu mengurai hambatan regulasi maupun koordinasi yang tidak sepenuhnya dapat diselesaikan melalui forum teknis atau pemerintah daerah.

Kelima, memastikan hasil FSAT terukur dan melengkapi mekanisme kawasan yang sudah ada.

Fahira mendorong agar FSAT memiliki keluaran minimum. Antara lain kajian bersama, laporan kepentingan regional, matriks tindak lanjut, rekomendasi komparatif, serta komunikasi reguler dengan AIPA dan jalur kerja sama eksekutif.

Menurutnya, hal itu penting agar FSAT tidak menimbulkan tumpang tindih dengan mekanisme yang sudah ada. Melainkan memperkuat ekosistem diplomasi parlemen kawasan.

“Ukuran keberhasilan FSAT nantinya bukan seberapa sering pertemuan dilakukan atau seberapa luas jejaring yang terbentuk. Ukurannya adalah seberapa baik forum ini mampu menghubungkan diplomasi parlemen dengan kebutuhan konkret masyarakat dan daerah di Asia Tenggara,” kata Fahira.

Fahira berharap proses konsultasi Kerangka Konseptual FSAT dilakukan secara terbuka dengan melibatkan pemerintah daerah, akademisi, mitra parlemen di Asia Tenggara, Kementerian Luar Negeri, AIPA, serta pemangku kepentingan lainnya sebelum desain kelembagaan ditetapkan.

“Jika dirancang dengan tepat, FSAT dapat menjadi jembatan yang membuat suara daerah semakin terdengar dalam kerja sama kawasan. Daerah tidak hanya menjadi penerima dampak integrasi regional, tetapi ikut memberi perspektif dan menawarkan solusi bagi kemajuan Asia Tenggara,” ujarnya.