Anggota Komisi X DPR Soroti Alokasi Anggaran Pendidikan Gratis
- 22 Sep 2026 13:10 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Hanya sekitar 15-20 persen dari 20 persen anggaran pendidikan yang benar-benar digunakan untuk pendidikan, sisanya dialokasikan untuk kementerian dan lembaga lain.
RRI.CO.Id, Jakarta - Anggota Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih menyoroti alokasi anggaran pendidikan yang belum sepenuhnya digunakan untuk pendidikan. Menurut dia, kondisi tersebut perlu diperhatikan dalam penerapan program pendidikan gratis.
"Selama ini anggaran pendidikan naik, tetapi yang dikhidmatkan untuk pendidikan sendiri sedikit, jadi untuk kementerian dan lembaga lain" ujarnya pada perbincangan dengan RRI Pro3, Selasa 22 September 2026. Fikri menambahkan alokasi langsung untuk pendidikan hanya sekitar 15 hingga 20 persen dari 20 persen anggaran Pendidikan.
Politisi PKS itu juga menilai kondisi seperti ini perlu diperhatikan dalam penerapan pendidikan gratis. Menurut dia, anggaran yang tersedia harus memenuhi kebutuhan pendidikan secara menyeluruh.
Fikri mengatakan pemerintah saat ini sedang melakukan simulasi yang lebih serius mengenai pembiayaan pendidikan gratis. "Dengan adanya sinyal Pak Presiden, maka sekarang serius simulasi bagaimana caranya, putusan MK 3/2024 itu nggak bisa ditawar," katanya.
Menurut Fikri, perhitungan tersebut dilakukan Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah, terutama untuk jenjang SD dan SMP. Legislator itu menekankan kebutuhan anggaran untuk pendidikan SMP gratis telah dihitung mencapai Rp306 triliun.
Selanjutnya, Fikri menjelaskan pembiayaan pendidikan SD dan SMP nantinya diarahkan melalui APBN. Menurut dia, pembiayaan melalui pemerintah pusat diperlukan karena kemampuan APBD setiap daerah berbeda.
Fikri menambahkan anggaran pendidikan perlu disesuikan dengan program lain. Program tersebut meliputi Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda yang memiliki sasaran berbeda.
Menurut dia, berbagai program tersebut perlu ditempatkan dalam satu sistem pendidikan. Hal tersebut diperlukan agar perencanaan anggaran pendidikan tidak berjalan secara terpisah.
Pembahasan mengenai komponen biaya tersebut masih dilakukan pemerintah bersama kementerian terkait. Rencana pendidikan gratis sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara HUT ke-28 Partai Amanat Nasional di Jakarta.
"Saya sangat setuju saya akan segera mengadakan ratas pokoknya biaya pendidikan negeri, harus gratis. Biaya pendidikan SD, SMP, SMA dan universitas negeri gratis," kata Prabowo dalam sambutannya di acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-28 PAN di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat, 18 September 2026. (Nadya Syifa Syauqiyah)
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....