Mentan Minta Bulog Perkuat Beras Premium

RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) yang juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman meminta Perum Bulog memperkuat penyaluran beras premium ke ritel. Langkah tersebut dilakukan menyusul keluhan masyarakat mengenai sulitnya memperoleh beras premium di sejumlah jaringan ritel.

Amran mengatakan Bulog sebelumnya telah diperintahkan menyalurkan 110 ribu ton beras ke pasar. Volume tersebut dapat ditingkatkan apabila kebutuhan masyarakat terus meningkat.

“Sudahlah, kalau 110 ribu ton sudah digelontorkan, bila perlu kali tiga. Berasnya banyak,” ujar Amran sesuai rilis Kementan, Senin 21 September 2026.

Amran memastikan stok beras pemerintah dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Stok beras Bulog saat ini sekitar 4,6 juta ton, sementara pemerintah menyiapkan tambahan kapasitas penyimpanan melalui penyewaan gudang hingga dua juta ton.

“Sudah dikirim, kami sudah perintahkan Bulog. Berasnya banyak, kurang lebih 5 juta ton, 4,6 hari ini,” ucapnya.

Menurut Amran, stok yang besar harus diikuti distribusi yang lancar hingga tingkat konsumen. Karena itu, penyaluran ke jaringan ritel akan diperkuat untuk mencegah kekosongan pasokan.

Pemerintah juga menjalankan sejumlah instrumen stabilisasi pangan secara bersamaan. Upaya tersebut meliputi operasi pasar, bantuan pangan beras untuk 33,4 juta penerima, serta program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan alokasi satu juta ton.

“Sekarang kita operasi pasar, kemudian bantuan pangan untuk 33,4 juta orang seluruh Indonesia, kemudian SPHP ada 1 juta. Insyaallah turun,” kata Amran.

Amran optimistis penguatan pasokan dan distribusi dapat mendorong harga beras kembali terkendali. Ia juga memastikan program penyaluran beras pemerintah tetap berjalan karena stok nasional dinilai mencukupi.

“Pasti turun. Doakan,” ujar Amran.

Amran juga menegaskan penyaluran beras pemerintah akan terus dilanjutkan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah memiliki ruang untuk memperkuat pasokan karena stok beras masih mencukupi.

“Berasnya banyak, stoknya banyak. Jalan terus,” kata Amran.

Di sisi lain, pemerintah terus menindaklanjuti dugaan pelanggaran produk beras fortifikasi. Amran menyebut 25 perusahaan telah diteruskan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

“Yang melanggar kita tindak. Ada tiga proses: izinnya dicabut, dimoratorium, dan diproses secara hukum,” ucap Amran.

Penindakan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan proses hukum yang berlaku. Pemerintah memastikan pengawasan terus berjalan untuk menjaga tata kelola perberasan dan melindungi konsumen.