Menko Polkam Minta Penanganan Karhutla Sumsel Lebih Terukur

RRI.CO.ID, Jakarta - Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago meminta penanganan karhutla di Sumatera Selatan dilakukan secara fokus dan terukur. Hal itu disampaikan Djamari saat meninjau penanganan karhutla di Sumatera Selatan, Jumat, 18 September 2026, berdasarkan siaran pers Kemenko Polkam diterima RRI.

Djamari meminta personel dan sumber daya tidak dikerahkan secara merata, tetapi dipusatkan di wilayah dengan tingkat ancaman kebakaran tinggi. “Gunakan cara berpikir kita seperti di medan pertempuran,” ujarnya.

"Kita bertempur dengan api sekarang. Jadi jangan sampai pasukan kita sudah lelah, namun hasilnya tidak sesuai dengan tenaga yang kita keluarkan."

Menurut Djamari, pimpinan di lapangan harus mampu menentukan wilayah prioritas. Sehingga kekuatan yang tersedia dapat digunakan secara optimal.

Ia juga meminta penanganan karhutla tidak dilakukan secara rutin dan konvensional. Setiap kendala di lapangan harus dihadapi dengan keputusan yang cepat dan tepat.

50 Tersangka Segera Diproses

Dalam penegakan hukum, Djamari meminta Kepolisian segera memproses 50 tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus karhutla. “Jangan berlama-lama. Segera,” katanya.

Djamari menekankan aparat tidak boleh berhenti pada alasan kelalaian apabila kebakaran terjadi berulang di lokasi yang sama. “Tidak ada kelalaian, yang ada adalah pelanggaran,” ujarnya.

Ia menegaskan proses hukum harus dilakukan sesuai ketentuan apabila ditemukan unsur pelanggaran. Termasuk terhadap korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran.

Pencegahan Dilakukan Sepanjang Tahun

Djamari juga menekankan pentingnya pencegahan karhutla secara berkelanjutan sepanjang tahun. Bukan hanya ketika ancaman kebakaran meningkat.

“Upaya pencegahan sangat penting dibandingkan dengan upaya penanggulangan. Tidak bisa pada saat penanggulangan saja kita tampil,” katanya.

Ia mengatakan perencanaan dan anggaran pencegahan yang memadai dapat mengurangi beban ketika kebakaran meluas. Karena itu, diperlukan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, dunia usaha, dan masyarakat.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penanganan karhutla di Sumatera Selatan menunjukkan perkembangan positif. Salah satunya ditandai dengan tren penurunan titik panas.

“Manajemen kita, mengalokasikan orang dan pasukan dengan lebih tepat, sehingga kita padamkan yang memang sudah terbakar sekaligus mengantisipasi agar tidak terbakar,” kata Raja Juli.

Peninjauan turut dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, serta sejumlah pejabat TNI, Polri, pemerintah daerah, dan unsur Forkopimda.