KSP Targetkan 1 Juta Jargas Rumah Tangga Rampung 2028

RRI.CO.ID, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menargetkan pembangunan 1 juta jaringan gas (jargas) rumah tangga selesai pada 2028. Program tersebut ditujukan untuk mendukung swasembada energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG.

Pembangunan jargas rumah tangga merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut juga tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

“Tahun 2028 selesai,” kata Dudung saat meninjau kesiapan pengoperasian jargas rumah tangga di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Jumat 18 Sptember 2026.

Untuk 2025-2026, pemerintah menargetkan pembangunan 119.379 sambungan rumah (SR) di 15 kabupaten dan kota. Kabupaten Gresik memperoleh alokasi 7.363 sambungan rumah, sedangkan Kabupaten Sidoarjo mendapat 7.223 sambungan rumah.

Dengan demikian, total alokasi jargas untuk kedua kabupaten tersebut mencapai 14.586 sambungan rumah. Dudung mengatakan dukungan setiap kementerian dan lembaga tetap dibutuhkan untuk mempercepat proses perizinan.

Menurutnya, perizinan pada lokasi berikutnya perlu disiapkan sejak tahap perencanaan dan diproses secara paralel. Langkah tersebut ditujukan untuk mengurangi impor LPG.

Terlebih, Dudung menyebut sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi melalui impor. Karena itu, KSP akan terus mengawal koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam pembangunan jargas.

KSP mengawal penyelesaian sisa perizinan, penetapan badan usaha pengelola, serta penerbitan izin usaha niaga gas bumi. Selain itu, KSP mengawal penetapan alokasi gas dan titik serah, wilayah jaringan distribusi, serta harga gas rumah tangga hingga seluruh sambungan beroperasi.

“Dukungan setiap kementerian dan lembaga terkait tetap dibutuhkan agar perizinan pada lokasi berikutnya disiapkan sejak perencanaan dan diproses secara paralel. Sehingga impor LPG berkurang dan akses masyarakat terhadap energi semakin mudah,” katanya.

Sejauh ini, lanjut Dudung, proses perizinan mulai tuntas dan fokus secara bertahap berpindah ke tahap pengoperasian. Ia meminta Kementerian ESDM segera menetapkan badan usaha pengelola dan menerbitkan izin usaha niaga gas bumi.

Dudung juga meminta SKK Migas memastikan alokasi gas dan titik serah. Sementara itu, BPH Migas diminta menyiapkan harga gas rumah tangga yang tetap lebih murah dibandingkan LPG tabung 3 kilogram.