Pembaruan DTSEN Dinilai Jadi Kunci Penyaluran Bansos Tepat Sasaran

  • 23 Agt 2026 09:40 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Kesalahan penyaluran bansos masih berpotensi terjadi akibat kelemahan pendataan.
  • Perlunya menemukan solusi dengan mencermati akar permasalahannya. Adanya fraud (penipuan), corruption (korupsi), dan juga error,
  • Digitalisasi dapat membantu meningkatkan transparansi, tetapi pemerintah perlu memastikan seluruh masyarakat mampu beradaptasi dengan teknologi
  • Belum semua masyarakat sudah melek tehnologi dan belum meratanya jaringan internet.

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah akan terus memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara reguler. Tujuannya, untuk membuat penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih efektif dan tepat sasaran.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta para kepala daerah berperan aktif dalam pemutakhiran atau pengkinian DTSEN secara berkala setiap tiga bulan. Dosen dan Dekan FISIP Universitas Jember (UNEJ), Suyani Indriastuti mengungkapkan, kesalahan penyaluran bansos masih berpotensi terjadi akibat kelemahan pendataan.

“Menurut saya, menemukan solusi perlu kita cermati akar permasalahannya. Ada banyak faktor seperti fraud (penipuan data), corruption (korupsi), dan juga error (sistem),” kata Suyani kepada PRO 3 RRI ditulis, Minggu, 23 Agustus 2026.

Suyani menekankan pembaruan data dan tata kelola transparan diperlukan untuk memastikan bantuan diterima masyarakat sesuai kriteria yang berlaku. Sehingga, lanjut Suyani, perlu adanya pembaharuan data, tata kelola yang lebih baik, transparan dan akuntabel.

Dia berpandangan pemerintah perlu memperkuat pengawasan serta pelibatan masyarakat dalam memastikan akurasi data penerima bantuan sosial secara berkala. Suyani mengatakan, pemerintah perlu menyediakan kanal untuk pengaduan dan melakukan sosialisasi bagaimana melakukan pengaduan itu kepada masyarakat.

“Permasalahan dasar itu justru memang di lapangan. Itu berat sekali dalam konteks pendataan, baik energi maupun biayanya,” paparnya.

Menurutnya, digitalisasi dapat membantu meningkatkan transparansi, tetapi pemerintah perlu memastikan seluruh masyarakat mampu beradaptasi dengan teknologi tersebut. Suyani menambahkan, saat ini belum semua masyarakat sudah melek tehnologi dan belum meratanya jaringan internet.

Suyani mengingatkan, penguatan pendataan membutuhkan dukungan anggaran memadai karena pembaruan data lapangan membutuhkan waktu, tenaga, serta akses internet. Karena itu, ia mengimbau, agar masyarakat yang tidak berhak mendapatkan bansos ketika menerimanya agar dikembalikan.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....