Kemensos: Pemutakhiran DTSEN Bagian dari Penyempurnaan Penentuan Desil

RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bagian dari penyempurnaan penentuan desil. Pemutakhiran diperlukan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat berubah dan terdapat ketidaksesuaian data di lapangan.

Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan mengatakan data harus terus diperbarui mengikuti perubahan kondisi masyarakat. Pemerintah juga merespons berbagai temuan dan masukan sebagai bagian dari proses pemutakhiran.

“Adapun ada hal-hal yang kiranya error di lapangan, semuanya kita respons. Semua masukan dari media kita respons dan langsung kita tindak lagi sebagai bagian dari pemutakhiran,” ujarnya dalam Diskusi Metodologi Penentuan Desil dan Pengukuran Kemiskinan di Indonesia di Politeknik Statistika STIS, Jakarta, Jumat 11 September 2026.

Menurut Andy, pemanfaatan DTSEN memberikan basis data lebih luas untuk melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pemutakhiran tersebut juga berdampak pada perubahan daftar penerima bantuan sosial.

“Bagaimana dulu yang banyak tidak bisa mendapatkan bansos, sekarang ada 4,3 juta KPM baru ini mendapatkan bansos. Karena kita sudah menggunakan desil itu,” katanya.

Andy menjelaskan penentuan desil digunakan pemerintah untuk menentukan prioritas penerima program perlindungan sosial. Karena kondisi masyarakat berubah, pemeringkatan kesejahteraan juga perlu diperbarui secara berkala.

Hal yang sama disampaikan Direktur Metodologi, Statistik, dan Science Data Badan Pusat Statistik (BPS) Setia Pramana. Ia enjelaskan DTSEN dibangun melalui integrasi sejumlah sumber data pemerintah.

Sumber tersebut antara lain Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Registrasi Sosial Ekonomi, dan P3KE. Setia mengatakan setiap sumber data memiliki karakteristik dan kelengkapan informasi berbeda.

“Data itu memang harus di-update karena kondisi masyarakat berubah. Ada yang pindah domisili, ada yang meninggal, dan sebagainya,” ucapnya.

Dalam menentukan desil, BPS menyusun peringkat kesejahteraan berdasarkan karakteristik sosial ekonomi rumah tangga. Penentuan tersebut tidak hanya menggunakan pendapatan karena informasi pengeluaran atau pendapatan langsung tidak tersedia untuk seluruh rumah tangga.

BPS menggunakan data Susenas untuk membangun model estimasi bagi rumah tangga yang tidak memiliki informasi pengeluaran secara langsung. Model tersebut menggunakan pendekatan Proxy Means Test (PMT) dan metode machine learning.

Setia menjelaskan karakteristik wilayah juga diperhitungkan dalam proses pemodelan. BPS membangun model berdasarkan kondisi masing-masing kabupaten dan kota karena karakteristik sosial ekonomi berbeda antardaerah.

“Modelnya kita bangun di masing-masing kabupaten/kota. Karena karakteristik masing-masing daerah itu berbeda,” ujar Setia.

Hasil pemodelan kemudian digunakan untuk menyusun peringkat kondisi sosial ekonomi masyarakat. Menurut Setia, model tersebut terus dievaluasi untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi potensi kesalahan.

Andy menambahkan pemerintah terbuka terhadap masukan untuk menyempurnakan metodologi penentuan desil dan DTSEN. Masukan dari akademisi, peneliti, media, dan masyarakat menjadi bagian dari proses evaluasi.

“Tadi ada Mas Media Askar dari Celios. Dia memberikan masukan-masukan yang saya rasa ini konstruktif untuk pemerintah untuk membenahi semuanya,” kata Andy.

Andy menegaskan penyempurnaan DTSEN tidak berhenti pada pembaruan administratif. Setiap ketidaksesuaian yang ditemukan di lapangan akan direspons dan ditindaklanjuti dalam proses pemutakhiran data.