Wamenkomdigi Sebut Kepercayaan Publik Jadi Ujian Adopsi AI
- 18 Sep 2026 12:40 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kepercayaan publik adalah ujian utama dalam adopsi teknologi kecerdasan buatan (AI) di sektor pemerintahan.
- Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan bahwa ujian sebenarnya bukan pada kecepatan proses tetapi pada peningkatan kualitas pelayanan dan manfaat bagi masyarakat.
- Adopsi AI dalam pemerintahan harus diukur dari dampak positifnya terhadap kualitas layanan publik dan kepuasan masyarakat, bukan semata-mata dari efisiensi teknis.
RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah menilai kepercayaan publik menjadi ujian utama dalam penerapan kecerdasan buatan atau AI. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan, keberhasilan AI tidak hanya diukur dari kecepatan proses.
Menurut Nezar, penerapan AI dalam pemerintahan harus meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi ukuran keberhasilan pemanfaatan teknologi AI dalam pelayanan publik.
“Ukuran keberhasilan tersebut adalah layanan yang lebih baik, keputusan yang lebih baik, akses yang lebih adil. Selain itu, martabat masyarakat harus lebih besar dalam berinteraksi dengan negara,” kata Nezar dalam keterangan tertulis, Jumat, 18 September 2026.
Ia mengatakan, Indonesia membutuhkan pendekatan AI yang mempertimbangkan keragaman kebutuhan masyarakat. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kondisi dan kebutuhan masyarakat yang beragam, sehingga adaptasi AI perlu disesuaikan dengan karakteristik masyarakat di setiap daerah.
Nezar menegaskan penerapan AI tidak bisa menggunakan pendekatan seragam untuk seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, teknologi tersebut harus menyesuaikan kebutuhan dan pemahaman masyarakat lokal.
“Solusi yang berhasil di satu lingkungan mungkin tidak berhasil di lingkungan lain tanpa adaptasi cermat. Adopsi saja tidak cukup, adaptasi adalah hal terpenting,” ujarnya.
Nezar mengatakan AI perlu disesuaikan dengan bahasa, norma, dan data lokal di setiap daerah. Penyesuaian tersebut juga perlu mempertimbangkan pola kebutuhan masyarakat setempat.
“Janji AI sangat signifikan, tetapi janji saja bukanlah nilai publik. Nilai publik muncul ketika teknologi memenuhi kebutuhan manusia yang nyata,” ucap Nezar.
Menurutnya, manfaat tersebut membutuhkan dukungan lembaga yang kompeten dan perlindungan yang jelas. Kolaborasi berbagai pihak juga diperlukan agar pemanfaatan AI memberikan nilai publik.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....