Kementerian PKP Jajaki Kerja Sama Tiongkok, Siapkan Rusun di 10 Titik Kota Satelit
- 17 Sep 2026 22:40 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Menteri PKP Maruarar Sirait menyiapkan pengembangan rumah susun di sepuluh lokasi strategis di kota satelit untuk mengatasi kebutuhan perumahan perkotaan.
- Pemerintah sedang menjalin kerja sama dengan Tiongkok dengan fokus pada transfer teknologi pembangunan rusun modern dan efisien.
- Tim Kementerian PKP telah menyelesaikan survei terhadap lahan kandidat dan sedang mengkoordinasikan skema, aturan, serta penyiapan lahan untuk implementasi proyek.
RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyiapkan pengembangan rumah susun (rusun) di sepuluh titik kota satelit. Saat ini, pemerintah tengah menjajaki kerja sama dengan Tiongkok, dengan fokus pada kebutuhan teknologi pembangunan rusun perkotaan.
Maruarar mengatakan tim Kementerian PKP telah melakukan survei terhadap sejumlah lahan yang menjadi kandidat lokasi. Ia menyebut skema, aturan, dan penyiapan lahan sedang dikoordinasikan oleh tim yang telah dibentuk kementerian.
“Ya, Pak Robe (Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP) sudah survei. Kan skemanya yang nyiapin aturannya dan lahannya Ibu Sri (Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP) sama Pak Robe,” ujar Ara saat ditemui usai evaluasi program perumahan di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis, 17 September 2026.
Ara mengatakan pembahasan lanjutan mengenai pengembangan 10 titik tersebut akan dilakukan pada akhir September 2026. Pertemuan tersebut, lanjutnya, diarahkan untuk membahas skema kerja sama dan mempercepat terobosan pengembangan kawasan.
“Kita sudah bentuk tim, nanti akhir bulan saya ketemu lagi. Supaya nanti itu bisa dibuat suatu percepatan terobosan,” katanya.
Ia juga menyebut teknologi menjadi kebutuhan utama yang diharapkan dari penjajakan kerja sama dengan pihak Tiongkok tersebut. Teknologi tersebut terutama diarahkan untuk pembangunan rumah susun perkotaan yang aman, cepat, dan terjangkau.
“Saya sudah menyatakan dengan jelas yang saya butuhkan dari Tiongkok itu teknologi. Misalnya rusun di perkotaan, yang aman, yang cepat, yang murah,” ucap Maruarar.
Sementara itu, Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Roberia mengatakan survei memang telah dilakukan. Namun, ia menegaskan hasil survei belum menentukan lokasi final pembangunan kawasan yang akan dikembangkan.
“Sudah survei. Tapi kalau keputusan, belum,” ujar Robe.
Robe juga mengungkapkan sejumlah provinsi masuk dalam wilayah yang telah disurvei untuk rencana pengembangan tersebut. Wilayah itu meliputi Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.
Selain itu, survei juga mencakup Kalimantan Barat, serta Kalimantan Selatan sebagai kandidat lokasi. Dirjen Robe menegaskan pemerintah belum menetapkan titik final karena proses penilaian dan data lahan masih berjalan.
“Kalau lahan, saya tinjau Sumatra Utara luas, dekat tol. Tapi kan keputusan bukan di saya,” katanya.
Roberia menjelaskan konsep kawasan yang disiapkan dapat mencakup rusun, rumah tapak, serta fasilitas pendukung lainnya. Namun, Roberia menegaskan pihaknya belum dapat memastikan lahan mana yang nantinya dipilih sebagai lokasi pembangunan.
Ia mengatakan kepastian status lahan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan lokasi pembangunan kawasan. Hal tersebut berkaitan dengan status hak atas tanah serta kemungkinan perubahan kepemilikan atau perpanjangannya.
Roberia juga menjelaskan satu titik lahan setidaknya membutuhkan luas sekitar 200 hektare berdasarkan informasi terakhir. Namun, data survei menunjukkan terdapat sejumlah lahan yang belum memenuhi luasan tersebut secara keseluruhan.
Terkait penjajakan dengan pihak Tiongkok, Roberia mengatakan pembahasan telah dilakukan bersama perwakilan Kedutaan Besar Tiongkok. Ia menegaskan, proses tersebut masih berupa penjajakan dan belum menghasilkan keputusan investasi.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....