Pemerintah Siapkan Kota Satelit untuk Kurangi Backlog Perumahan
- 14 Jul 2026 21:48 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Pemerintah menyiapkan lahan pembangunan kota satelit di sejumlah provinsi untuk mengurangi backlog perumahan
- Sebagian lahan berasal dari aset negara, termasuk bekas HGB swasta yang tidak diperpanjang dan akan ditata ulang
- Pemerintah akan mematangkan lokasi pembangunan melalui survei bersama kementerian terkait sebelum pelaksanaan proyek
RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan pemerintah tengah menyiapkan lahan pembangunan kota satelit di sejumlah daerah Indonesia. Ia mengungkapkan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi backlog perumahan melalui pengembangan kawasan hunian baru.
"Kami sudah menyiapkan data lahan untuk pembangunan kota satelit. Dalam rangka mengatasi backlog perumahan, Bapak Presiden Prabowo Subianto akan membuat kutub-kutub kantong-kantong kota baru," ujar Menteri Nusron di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta, Selasa, 14 Juli 2026.
Nusron mengatakan lokasi pembangunan kota satelit tersebar di sejumlah provinsi berdasarkan identifikasi pemerintah. Meliputi Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan.
“Ada usulan baru, tapi belum, masih dalam proses verifikasi. Ada tiga lagi provinsi, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, sama Nusa Tenggara Barat (NTB),” katanya.
Ia juga menjelaskan seluruh lahan pembangunan kota satelit berasal dari aset negara yang telah diidentifikasi pemerintah. Sebagian lahan, lanjutnya, ada merupakan bekas hak guna bangunan (HGB) swasta yang tidak diperpanjang dan akan ditata ulang pemerintah.
"Rata-rata satu kota minimal 200 hektare. Akan dibangun minimal, sepuluh sampai dua belas titik," ucap Menteri ATR/BPN tersebut.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pembangunan kota satelit merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut pemerintah akan memperdalam kajian lokasi bersama kementerian terkait sebelum memulai pelaksanaan pembangunan.
Maruarar mengatakan pemerintah juga menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung, termasuk kawasan pendidikan di sekitar kota satelit. Menurutnya, seluruh lokasi akan dipertajam melalui survei sebelum memasuki tahap pembangunan.
"Sesuai arahan Presiden, titiknya ditentukan Presiden. Itu sudah ada lokasinya dan kita akan pertajam melalui survei, terima kasih dukungannya Pak Nusron yang luar biasa," ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) itu.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....