Menteri HAM Minta TNI-Polri dan OPM Patuhi Hukum Humaniter

RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM) Natalius Pigai mengingatkan TNI-Polri dan OPM mematuhi hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata Papua. Pigai menegaskan seluruh pihak wajib melindungi warga sipil serta menghindari tindakan yang melanggar ketentuan hukum perang.

Pigai menegaskan aparat dan kelompok bersenjata dilarang melibatkan warga sipil dalam operasi militer maupun menjadikannya sasaran kekerasan. Ia menilai perlindungan terhadap masyarakat sipil harus menjadi prioritas seluruh pihak selama konflik bersenjata berlangsung di Papua.

“Dalam hukum perang dan hukum humaniter, jangan sekali-kali melibatkan sipil di dalam operasi militer. Dilarang tegas,” kata Natius Pigai saat konferensi pers usai menghadiri Forum Kebijakan HAM di Jakarta, Kamis, 17 September 2026.

Pigai mengingatkan OPM tidak boleh menargetkan warga sipil dengan alasan spionase maupun kepentingan intelijen dalam konflik Papua. Ia menegaskan tantangan sosiologis tidak dapat menjadi alasan aparat melibatkan warga sipil dalam operasi keamanan di Papua.

“TPN-OPM pun tidak boleh membunuh warga sipil. Tidak boleh dan nyawa manusia itu tidak boleh dibunuh, kita tidak mau,” ujarnya.

Pigai mengatakan penyelesaian konflik di Papua tidak dapat dilakukan secara reaktif dan kasuistik. Pemerintah, kata dia, perlu menggunakan pendekatan holistik dan kebijakan afirmatif untuk mewujudkan perdamaian.

Sebelumnya, tiga ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya dilaporkan tewas ditembak kelompok bersenjata pada 9 September 2026. Kemudian, seorang sopir pikap bernama Aris Sanda dilaporkan meninggal dunia dalam aksi kekerasan bersenjata di kawasan Danau Habema, Papua Pegunungan pada 15 September 2026.