Pengamat Pangan Minta Pemerintah Bedakan Beras Fortifikasi dan Beras Diperkaya

RRI.CO.ID, Jakarta – Pengamat pangan dan pertanian serta pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, menyoroti istilah beras fortifikasi dan beras diperkaya. Menurutnya, kedua istilah tersebut memiliki pengertian berbeda sehingga perlu dibedakan dalam penerapan regulasi.

Khudori menyebut bahwa 25 merek beras yang ditarik pemerintah tidak mencantumkan klaim beras fortifikasi pada bagian label kemasannya. Produk tersebut justru merupakan beras diperkaya yang mencantumkan tambahan vitamin dan mineral tertentu pada kemasannya.

"Ke-25 beras yang dipersoalkan itu bukan beras fortifikasi, di kemasannya tidak ada label beras fortifikasi, tapi beras diperkaya. Beras diperkaya artinya ada dua vitamin, dua mineral atau ada satu vitamin, dua mineral, tidak sampai lima," ujarnya dalam perbincangan bersama Pro3 RRI, Jakarta, Rabu, 16 September 2026.

Beras fortifikasi sendiri merupakan beras yang memperoleh tambahan zat gizi melalui proses produksi menggunakan kernel fortifikan. Sementara itu, beras diperkaya memiliki cakupan berbeda dibandingkan kategori beras fortifikasi meski mengandung sejumlah vitamin atau mineral.

Standar yang disebutkan Khudori mencakup SNI 9372 mengenai beras fortifikasi serta SNI 9314 mengenai kernel fortifikan. Kedua standar tersebut saat ini masih bersifat sukarela sehingga penerapannya belum menjadi kewajiban bagi seluruh produsen beras.

Ia juga menjelaskan bahwa beras fortifikasi memiliki potensi besar sebagai media intervensi untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Tingginya konsumsi beras membuat produk tersebut menjangkau masyarakat lebih luas dibandingkan sejumlah pangan lainnya.

"Hampir semua masyarakat kita itu mengkonsumsi beras. Karena tingkat partisipasinya sangat tinggi, beras menjadi solusi yang paling efektif untuk melakukan intervensi gizi," katanya.

Kondisi tersebut dinilai relevan dengan adanya persoalan kekurangan gizi mikro seperti zat besi, zinc, vitamin A, dan asam folat. Karena hampir seluruh masyarakat mengonsumsi beras, fortifikasi dinilai dapat menjadi salah satu pendekatan intervensi gizi.

"Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan gizi, seperti stunting, gizi kurang, dan kekurangan gizi mikro. Beras bisa jadi solusi untuk mengatasi berbagai masalah gizi," ujarnya.

Khudori menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menerapkan regulasi terhadap produk yang beredar di masyarakat. Ia mengimbau konsumen juga perlu mencermati label, jenis beras, serta pencantuman SNI agar dapat memahami produk yang dibelinya. (Shafa)